MACET Jadi Masalah Serius di Bali, Refleksi Akhir Tahun, WRI Gelar Diskusi “Bali Bebas Macet, Bisa?”

TRIBUN-BALI.COM -  Selain sampah, macet juga menjadi masalah di Bali saat ini. Konsekuensi kemacetan di Bali semakin nyata dimana waktu tempuh yang kian panjang, meningkatnya polusi udara dan emisi gas buang, hingga menurunnya kenyamanan dan inklusivitas pengguna jalan. Tak hanya masyarakat sekitar, kemacetan juga tentunya dirasakan oleh wisatawan saat berkunjung di Bali. 

Macet akan menggerus kualitas hidup serta daya tarik Bali sebagai destinasi wisata dan tempat tinggal jika terus dibiarkan. Sebagai isu yang dihadapi bersama, kemacetan juga perlu ditangani secara kolektif.

WRI Indonesia menyelenggarakan diskusi publik “Bali Bicara: Bali Bebas Macet, Bisa?”, Jumat (12/12) di Dharma Negara Alaya, Denpasar. Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari pemerintah, Desa Adat, komunitas, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat umum.

Forum ini menjadi ruang refleksi catatan akhir atas berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025 untuk mendorong transportasi berkelanjutan.

Baca juga: TERANCAM Pidana 5,6 Tahun Penjara, 8 Pelaku Pengeroyokan Resmi Ditetapkan Tersangka!

Baca juga: BANJIR Landa 8 Titik di Kota Denpasar, 20 WNA Dievakuasi dari Jalan Gunung Atena II Denpasar 

Masing-masing perwakilan berbagi soal tantangan dan peluang yang muncul selama satu tahun terakhir, sekaligus pelajaran yang perlu diprioritaskan untuk memperkuat gerakan bersama di tahun mendatang.

“Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan di Bali, seperti pertumbuhan jumlah kendaraan hingga keterbatasan infrastruktur transportasi. Dibutuhkan kombinasi push and pull policy yang efektif, terutama peningkatan layanan transportasi publik serta infrastruktur tidak bermotor (jalan kaki dan sepeda).

Ketika masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang aman, nyaman, dan bisa diandalkan, kemacetan dapat dikurangi secara signifikan,” ujar Arya Putra dari Sustainable Transport Specialist WRI Indonesia.

Di sisi komunitas, refleksi penting muncul dari penghentian sementara Trans Metro Dewata di awal tahun 2025. Yang hingga kini masih mengadvokasikan kebijakan kepada pemerintah dan mengedukasi masyarakat bahwa transportasi publik adalah kunci untuk mengurangi kemacetan. 

“Kejadian TMD menjadi pengingat bahwa mekanisme yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari pemerintah diperlukan supaya layanan transportasi publik tetap tersedia sepanjang tahun,” kata Bram Adimas Wasito dari Forum Diskusi Transportasi Bali (FDT Bali).

Selain transportasi publik, tata ruang jalan merupakan aspek krusial dalam menciptakan mobilitas berkelanjutan.

Menghadirkan Kopeka (Komunitas Pejalan Kaki Bali) dan Denpasar Bersepeda, diskusi ini turut membahas pentingnya infrastruktur yang berorientasi pada pengguna jalan non-kendaraan bermotor, seperti LEZ yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan inklusivitas ruang kota.

Langkah inovatif untuk mendorong mobilitas berkelanjutan juga muncul di tingkat Desa Adat. Pengoperasian shuttle listrik Intaran di wilayah Danau Tamblingan menjadi contoh bahwa Desa Adat bisa menjadi penggerak tersedianya layanan transportasi publik. 

“Upaya shuttle listrik Intaran dan penertiban parkir, serta dukungan pelebaran pedestrian oleh Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan, sekaligus mendorong pariwisata Sanur yang lebih berkelanjutan,” sambung, Anak Agung Gede Aryateja, selaku ketua BUPDA Intaran, Sanur. 

Melengkapi perspektif diskusi untuk mengkaji isu secara menyeluruh, forum ini turut dihadiri oleh jaringan komunitas seperti Erma Watson, Perwakilan Ubud Story Walks, dan juga perwakilan pemerintah, I Ketut Sriawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Made Adi Kusuma, Bendahara Desa Adat Padangtegal.

Meski telah memiliki banyak kemajuan, perjalanan menuju Bali tanpa macet masih panjang. Diperlukan jangkauan yang lebih luas, komitmen yang lebih kuat, serta gerakan kolektif yang mampu saling menguatkan, memantau, dan mendorong implementasi program pemerintah maupun inisiatif masyarakat. (sar)

Bukan Proses Instan