Dewan Gianyar Soroti Soal Bahasa Prancis Masuk Kurikulum, Minta Pemerintah Kaji Kesiapan Sekolah

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Putu Gede Pebriantara, SE, M.A.P, menilai rencana memasukkan pelajaran Bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah di setiap jenjang pendidikan, perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan secara luas.

Menurutnya, saat ini dunia pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait kekurangan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya teratasi. 

Di Kabupaten Gianyar sendiri, kata Pebriantara, masih terdapat kekurangan sekitar 550 guru pada jenjang SD dan SMP, yang sebagian besar ditutupi oleh tenaga guru pengabdi.

"Di Gianyar masih kekurangan hampir 550 guru. Kekurangan itu saat ini diisi oleh guru pengabdi, khususnya di SD dan SMP. Dari jumlah tersebut, sekitar 340 guru bahkan belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ini yang sedang kami perjuangkan agar mereka bisa masuk Dapodik, sehingga dapat dibiayai melalui dana BOS," ujarnya, Minggu 31 Mei 2026.

Baca juga: Jawaban Aktivitas 7.5, Soal Biologi Kelas 11 Halaman 230 Kurikulum Merdeka: Ayo Bekerja Sama

Pebriantara menilai penambahan mata pelajaran Bahasa Prancis sebagai kurikulum wajib berpotensi menambah beban sekolah. 

Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan perangkat pembelajaran, tenaga pengajar yang kompeten, hingga anggaran pendukung yang tidak sedikit.

Ia mencontohkan, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris yang sudah menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka dan diajarkan mulai kelas III SD, sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

"Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional saja kita masih kekurangan tenaga pengajarnya. Apalagi jika Bahasa Prancis diwajibkan di semua tingkatan sekolah. Tentu akan menjadi beban tambahan bagi sekolah dalam menyiapkan perangkat dan SDM yang diperlukan," katanya.

Selain membebani sekolah, kebijakan tersebut juga dinilai berpotensi menambah beban belajar siswa jika diterapkan secara wajib tanpa mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah.

Meski demikian, politikus PDIP asal Sukawati itu tidak menolak keberadaan Bahasa Prancis dalam dunia pendidikan. 

Ia menilai mata pelajaran tersebut masih dapat diterapkan sebagai pilihan atau muatan tambahan bagi sekolah yang memiliki kemampuan dan kebutuhan khusus.

"Kalau menjadi mata pelajaran pilihan dan tidak diwajibkan bagi semua sekolah, saya kira masih bisa diterima. Seperti yang selama ini diterapkan di beberapa sekolah nasional plus atau SMA/SMK yang menyediakan pembelajaran bahasa asing selain Bahasa Inggris sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah," jelasnya.

Pebriantara menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan seharusnya didahului dengan kajian yang komprehensif agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Intinya, setiap kebijakan harus dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum diwajibkan untuk dilaksanakan. Jangan sampai kebijakan yang baik secara konsep justru menjadi beban bagi sekolah, guru, maupun siswa karena kurangnya persiapan," tegasnya. (*)

Kumpulan Artikel Bali