UPDATE Jembrana! Kampung Nelayan Merah Putih Direncanakan Dibentuk di Tujuh Titik

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Pemerintah mulai membahas rencana pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih di Jembrana. Rencananya bakal ada tujuh titik kampung yang bakal disebar di seluruh kecamatan yang ada di Gumi Makepung.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jembrana juga sudah melakukan survei lapangan di sejumlah desa di Jembrana untuk mengidentifikasi kesiapan lokasi dan ketersediaan lahan sesuai persyaratan program.

"Dari hasil rapat, kami meminta progres terbaru dari dinas. Sebelumnya sudah disiapkan lahan utama seluas satu hektare di Pengambengan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika saat dikonfirmasi, Selasa 5 Mei 2026.

Baca juga: EKSTREM! Suami Berulang Kali Ngamar Bareng Cewek, Cucu Wapres Suruh Minum Air Rendaman Kakinya

Namun, kata Cuhok, kini terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memungkinkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak lagi terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa kecamatan sebagai kawasan penyangga. Skema baru ini dinilai lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan nelayan di masing-masing wilayah.

"Ada rencana di tujuh titik. Sekarang justru lebih bagus jika tersebar. Di Melaya bisa ada, Candikusuma ada, Kecamatan Negara ada, lalu di Jembrana bisa di Air Kuning, Yeh Kuning, Perancak, kemudian Mendoyo dan Pekutatan juga diupayakan memiliki titik pengembangan," jelasnya.

Baca juga: KRONOLOGI LENGKAP Aksi Kejar-kejaran di Jalan Hang Tuah Denpasar Hingga Berujung Tabrakan

Penyebaran lokasi tersebut lebih efektif karena setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda. Misalnya di Perancak, kebutuhan utama nelayan adalah fasilitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sehingga, Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut direncanakan difokuskan untuk pembangunan fasilitas pengisian BBM bagi nelayan.

"Jadi tidak semua harus terpusat di Pengambengan. Di Perancak misalnya, lebih dibutuhkan fasilitas suplai BBM bersubsidi untuk nelayan," jelasnya.

Sementara itu, di wilayah Candikusuma, program diarahkan pada pengembangan budidaya kerapu dan pengolahan hasil perikanan.

"Kalau di Candikusuma lebih cocok untuk pengolahan ikan, seperti cold storage, filet, dan produk olahan lainnya," tambahnya.

Meski demikian, hasil inventarisasi lapangan masih menemukan sejumlah kendala, terutama terkait legalitas dan status lahan. Beberapa lahan mengalami perubahan status, sementara sebagian lainnya masih diklaim sebagai aset kelompok nelayan.

Untuk itu, Komisi II menekankan perlunya penataan administrasi dan inventarisasi aset secara menyeluruh, termasuk aset tanah milik Pemerintah Provinsi Bali di wilayah Air Kuning dan lahan di Candikusuma.

"Hal ini penting untuk mendukung pengembangan sektor perikanan sekaligus mencegah potensi persoalan hukum maupun temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tegasnya. 

Komisi II DPRD Jembrana menyatakan siap mendampingi proses sosialisasi kepada kelompok nelayan, termasuk memfasilitasi komunikasi dan pengajuan hibah aset guna mendukung kelancaran program.