Gus Par Pastikan 172 Usulan Kubu-Sidemen Dikawal Hingga Tahap Penganggaran

TRIBUN-BALI.COM - Sebanyak 172 usulan pembangunan dari desa-desa di Kecamatan Kubu, resmi masuk dalam sistem perencanaan daerah dan akan dikawal hingga tahap pembahasan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Karangasem memastikan usulan tersebut, tidak berhenti sebagai daftar aspirasi semata.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, turun langsung mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Wantilan Kantor Camat Kubu, Rabu (18/2).

Ia menegaskan, kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam penyusunan program 2027.

“Di tengah agenda yang padat, saya tetap mengikuti Musrenbang sampai selesai agar usulan masyarakat Kubu benar-benar tercatat dan terakomodasi,” ujarnya.

Baca juga: JANGAN Main-main Sama Polisi Gianyar, Polres Gianyar Uji Kemampuan Bela Diri Personil

Baca juga: Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

Dalam forum tersebut, persoalan infrastruktur jalan dan ketersediaan air bersih menjadi sorotan utama. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan juga banyak disampaikan delegasi desa.

Di sektor ekonomi, masyarakat mendorong penguatan pertanian, pariwisata desa, dan UMKM sebagai langkah konkret menggerakkan ekonomi lokal.

Data yang dihimpun melalui aplikasi SIPD mencatat, dari 172 usulan, sebanyak 86 usulan masuk kategori pemerintahan dan pembangunan manusia, 40 usulan bidang perekonomian dan sumber daya alam, serta 46 usulan terkait infrastruktur dan kewilayahan.

Bupati menekankan agar perangkat daerah tidak terjebak pada kepentingan sektoral, dalam memilah prioritas. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah fokus pada kebutuhan riil masyarakat dan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan.

Sementara itu, pada pelaksanaan Musrenbang hari kedua di Kecamatan Sidemen, Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, membuka forum yang digelar di Wantilan Banjar Adat Tabola, Kamis (19/2).

Ia menilai forum perencanaan di tingkat kecamatan menjadi penentu arah kebijakan daerah, karena memuat kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Menurutnya, rangkaian Musrenbang ini menjadi tahap penting untuk menyaring program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di Karangasem.

Pemerintah daerah menargetkan, seluruh usulan yang telah terinput akan diverifikasi lebih lanjut sebelum masuk dalam rancangan RKPD 2027.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan diharapkan tidak lagi bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan yang disampaikan langsung oleh desa. (mit)