Tito Karnavian Sebut Ada Pergeseran Arah Ekonomi Nasional di Era Prabowo, Sistem Ekonomi Kerakyatan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pergeseran besar dalam arah pembangunan ekonomi nasional. 

Jika sebelumnya Indonesia lebih berorientasi pada sistem ekonomi liberal kapitalis, kini haluan tersebut mulai beralih menuju sistem ekonomi kerakyatan.

“Pergeseran ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah dan berlandaskan semangat keadilan sosial,” ujar Tito dalam orasi ilmiah bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, Senin, 3 November 2025.

Tito menjelaskan, arah baru ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Baca juga: JASAD Lansia Ditemukan di Jurang Tukad Petanu Gianyar, Gusti Aji Dikabarkan Sempat Hilang!

Menurutnya, kebijakan ekonomi era Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang muncul akibat sistem liberal kapitalis.

“Sebelumnya, sistem ekonomi cenderung membuat yang kaya makin kaya, sementara yang lemah sulit naik kelas,”

“Kini, melalui kebijakan sosial kerakyatan, kesejahteraan lebih diarahkan untuk seluruh lapisan masyarakat,” tutur Tito.

Baca juga: Lewat Pemilihan Ketua Osis, Bawaslu Bangli Ajak Siswa Belajar Demokrasi Sejak Dini

Ia mencontohkan sejumlah program yang mencerminkan pergeseran tersebut, seperti bantuan sosial, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, pembangunan perumahan rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Seluruhnya adalah bentuk konkret dari upaya membangun ekonomi berkeadilan sosial,” tegasnya.

Tito juga menekankan bahwa arah ekonomi baru ini bukan hanya soal pemerataan kekayaan, tetapi juga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan kekayaan alam.

Baca juga: BUKA SETIAP WEEKEND, 25 UMKM Bakal Ramaikan Obyek Wisata Teluk Gilimanuk

“Negara maju selalu bertumpu pada SDM unggul,”

“Karena itu, perguruan tinggi harus berperan sebagai think tank yang melahirkan generasi produktif, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Tito.

Lebih lanjut, ia mengutip data dari World Bank dan McKinsey yang menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dominan nomor empat di dunia pada 2045, di bawah China, India, dan Amerika Serikat. 

Potensi tersebut, kata Tito, hanya bisa tercapai jika arah ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip kerakyatan yang inklusif.

“Dengan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan ditopang SDM unggul, saya yakin Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar menjadi negara maju di 2045,” pungkas Tito. (*)