Dunia Dalam Ketidakpastian, Diambang Perang Besar Antar Negara Adidaya

Masa pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai presiden , fokus pada modernisasi dan penguatan militer merupakan prioritas untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan militernya, termasuk pengmodernisasi alutsista dan peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain.

Penguatan militer ini juga bisa terkait dengan dinamika geopolitik di kawasan, seperti isu Laut Cina Selatan dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan wilayah. Bagaimana menurut kamu tentang langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang tidak lagi mencegat diluar wilayah teritorial lagi akan tetapi berambisi menjadi kekuatan global menuju green water navi yang bisa menjangkau lautan seluruh dunia, dan ini logis dilakukan melihat sutuasi kondisi saat ini yang terjadi ditengah ketidakpastian dunia seolah sudah tidak ada lagi hukum International dan Peran PBB memang sedang dipertanyakan.

Terutama setelah tindakan Amerika Serikat yang dianggap melanggar hukum internasional, seperti penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Banyak negara dan pakar hukum internasional yang mengkritik tindakan AS ini, karena dianggap tidak menghormati kedaulatan negara lain dan melanggar Piagam PBB.

Beberapa negara, seperti Korea Utara, bahkan menuduh AS merusak martabat PBB dan menggunakan lembaga internasional untuk kepentingan geopolitiknya sendiri. Sementara itu, China menegaskan komitmennya untuk mendukung peran sentral PBB dan prinsip multilateralisme, di tengah penarikan AS dari organisasi internasional 

PBB sendiri memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan kerja sama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. Namun, efektivitas PBB dalam menghadapi konflik antarnegara dan penegakan hukum internasional masih dipertanyakan 

Dalam kasus Venezuela, PBB telah menyatakan bahwa tindakan AS melanggar hukum internasional, tetapi belum ada tindakan konkret yang diambil untuk menghentikan atau mengadili AS. Hal ini membuat banyak negara dan pakar hukum internasional mempertanyakan peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Perserikatan Bangsa Bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa, tentu kondisi ini membuat setiap negara berjaga-jaga mengingat hukum yang berlaku seperti hukum rimba, siapa kuat dialah pemenang dan berkuasa . 

Dan kita harus berpikir logis untuk bersiap pada kemungkinan terburuk , sebagai persiapan kepada jaman dan pola baru menuju dunia baru.

Penulis:  Agus Widjajanto

Pemerhati masalah pertahanan dan sosial budaya