Mangku Pastika: Hidupkan Tol Laut Ketimbang Bangun Jembatan Jawa-Bali
“Dari 15 tahun yang lalu kita tolak, biarlah seni gitu lho lewat laut,” ujar Pastika
Penulis: A.A. Gde Putu Wahyura | Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengakui wacana pembangunan jembatan di Selat Bali untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Bali sudah bergulir sejak 15 tahun lalu dan sejak saat itu pula masyarakat Bali menolaknya.
Jika alasan membangun jembatan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Ketapang dan Gilimanuk, solusinya syahbandar merevitalisasi pelabuhan dan meningkatkan pelayanan.
(Netizen Ramai Tolak Wacana Jembatan Jawa-Bali, 'Ingat Sejarah Kenapa Dulu Dipisah')
“Dari 15 tahun yang lalu kita tolak, biarlah seni gitu lho lewat laut,” ujar Pastika seusai rapat koordinasi dengan bupati/walikota di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (17/3/2016).
(PHDI Jembrana Tolak Wacana Pembangunan Jembatan Jawa-Bali, Ini Kekhawatirannya!)
Merujuk program pemerintah pusat yang mengamanatkan pembangunan tol laut diprioritaskan dalam mendistribusi komoditi, barang dan infrastruktur di Indonesia, Gubernur Pastika tidak sependapat untuk membangun jembatan Jawa-Bali.
Selain itu, banyaknya truk besar dari Jawa yang melewati Bali menuju NTB dan NTT, juga memicu kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Bali.
“Kan kepadatan kendaraan jadi masalah sekarang, apalagi banyak truk besar yang ke NTB dan NTT lewat Bali. Tadi (kemarin) juga disampaikan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, bahwa tol laut itu harus hidup. Nanti komoditi dari Jawa ke NTB dan NTT tidak lagi lewat Bali. Naik kapal dari Jawa langsung ke lombok, NTB, NTT, Maluku, sampai Papua,” jelas Pastika.
Perihal padatnya transportasi dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk, Pastika memberi solusi agar petugas mengatur time schedule dan meningkatkan pelayanan, selain revitalisasi pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
(Bupati Anas Sebut Jembatan Jawa-Bali Tidak akan Merusak Budaya, Justru Ini yang Parah)
Senada dengan Gubernur Pastika, Bupati Jembrana, I Putu Artha, mengatakan, belum saatnya membangun jembatan dari Banyuwangi ke Bali.
Menurutnya, untuk mengatasi penumpukan kendaraan dan kepadatan transportasi laut di Selat Bali, diperlukan tata kelola yang lebih baik oleh syahbandar pelabuhan.
“Saya rasa belum saatnya, saya belum berbicara menolak atau menerima pembangunan jembatan itu. Itu time schedule di pelabuhan yang harus diatur sehingga tata kelola transportasi laut menjadi lebih baik,” ujarnya.
Artha menilai, kebijakan memisahkan kapal barang dengan kapal penumpang tidak efektif sehingga menimbulkan masalah baru.
Dia mengharapkan kebijakan itu perlu dievaluasi lagi untuk mencari format yang lebih tepat.
“Sekarang kan ada kapal barang dan kapal penumpang, kalau itu dipisahkan kan susah. Kalau barang ya, dikasi juga truknya, sama sopirnya. Kan itu juga yang membuat masalah sekarang, sopir kan tidak mau meninggalkan truknya,” jelasnya. (*)