Hindari ‘Dua Matahari’ Kepemimpinan, Sugawa Korry Inginkan Pembagian Kewenangan Desa Adat dan Dinas

Nyoman Sugawa Korry menginginkan peranan dan fungsi Majelis desa adat jangan terlalu kuat hingga menyebabkan munculnya ‘dua matahari' kepemimpinan

Hindari ‘Dua Matahari’ Kepemimpinan, Sugawa Korry Inginkan Pembagian Kewenangan Desa Adat dan Dinas
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) desa adat masih melakukan proses pembahasan untuk menyelesaikan Raperda bersama tim perumus dari pihak eksekutif Pemprov Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menginginkan dalam Raperda desa adat, peranan dan fungsi Majelis desa adat jangan terlalu kuat hingga menyebabkan munculnya ‘dua matahari’ kepemimpinan di Bali, yaitu adat dan dinas.

Menurutnya dalam Raperda itu perlu adanya pengaturan pembagian kewenangan antara desa dinas dan desa adat.

“Kalau masalah adat, agama, upacara kewenangannya sebaiknya diserahkan pada desa adat. Sedangkan kalau masalah pemerintahan, pembangunan, sekolah, kewenangannya ada di desa dinas,” kata Sugawa Korry saat dihubungi, Selasa (5/3/2019).

Baca: Polda Bali: Dilarang Buat Ogoh-ogoh Mirip Wajah Paslon, Ini 7 Imbauan Nyepi yang Harus Diperhatikan

Baca: Perebutkan Hadiah Puluhan Juta, 13 Ogoh-ogoh di Simpang Catus Pata Dinilai Langsung Kapolda Bali

Sugawa Korry mencontohkan, misalnya terjadi kasus sengketa galian pasir di suatu desa, maka harus dicari apakah sengketa tersebut merupakan ranah pemerintahan atau adat.

Kalau wilayah penambangan itu terjadi di wilayah adat, misalnya tanah yang digunakan milik tanah desa adat, maka pihak adat boleh masuk melakukan intervensi.

Sedangkan kalau tanah itu milik perorangan dan tidak ada kaitannya dengan adat, maka kasusnya masuk dalam ranah pemerintahan dan semua aturannya harus sesuai dengan kaedah hukum nasional.

Begitu pula ketika wilayah galian pasir itu adalah milik desa adat, namun kalau dalam RTRWK (Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten)-nya melarang adanya penambangan, maka penggalian tersebut juga tidak boleh dilakukan karena RTRWK merupakan bagian dari Perda  Kabupaten.

Baca: Pawai Ogoh-ogoh PAUD Harapan Bangsa di Mako TNI AL Denpasar

Baca: 436 Anggota Jajaran Polres Badung Amankan Malam Pengerupukan

Jadi sebaiknya, kata dia, bila galian pasir ada di tanah adat dan itu dibolehkan sesuai aturan bisa saja diizinkan dan dia juga bisa berkontribusi kepada pemiliknya, yaitu desa adat.

Namun, walaupun itu tanah adat dan diizinkan oleh desa adat, tapi tidak diizinkan oleh aturan Pemerintah maka sebaiknya jangan dilakukan karena posisi hukum nasional lebih tinggi.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved