Cegah Pembajakan Karya Intelektual Asli Bali, Gubernur Siapkan Rapergub Perlindungan Karya Budaya

Pemprov Bali kembali mengeluarkan payung hukum baru di bidang kebudayaan, yaitu Rancangan Peraturan Gunernur tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya

Cegah Pembajakan Karya Intelektual Asli Bali, Gubernur Siapkan Rapergub Perlindungan Karya Budaya
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Jumpa Pers - Gubernur Bali, Wayan Koster menggelar jumpa pers dalam rangka penerbitan Rapergub tentang perlindungan hasil karya budaya Bali, di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (15/4/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usai disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat oleh Gubernur dengan DPRD Bali, Pemprov Bali kembali mengeluarkan payung hukum baru di bidang kebudayaan, yaitu Rancangan Peraturan Gunernur (Rapergub) tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali. 

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, kebijakan ini merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru, dalam bentuk payung hukum dan langkah antisipasi pembajakan atau klaim pihak tertentu atas Karya Budaya Bali yang adi luhung.

Menurut Koster, Bali memiliki pengalaman pahit bahwa begitu banyak kasus pembajakan karya budaya tradisi di masa lalu.

Seperti, kasus Tari Pendet yang sempat diklaim negara tetangga, desain kerajinan perak yang didaku milik pengusaha asing, maupun kasus peniruan atau pemalsuan desain wastra Bali. 

Baca: Tampil Dalam Bali Folk Fest, Barasuara Bakal Bawakan Lagu Hits hingga Lagu Album Terbaru

Baca: 3 Gudang Art Shop di Kuta Terbakar Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

“Saya banyak mendengar dan mencermati betapa kekayaan intelektual komunal tradisional Bali, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal, dan keluhuran sering diklaim kepemilikannya untuk tujuan komersial dan/atau kepentingan lainnya."

"Saya merasa prihatin atas kejadian itu, yang menunjukkan kurangnya peran Pemerintah Daerah untuk nindihin hasil karya budaya Bali,” kata Koster dalam acara jumpa pers di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (15/4/2019).

Adapun hal-hal penting yang diatur dalam Rapergub ini, di antaranya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan segera menginventarisasi dan memberi pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali  yang bersifat kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum. 

Hasil karya budaya Bali yang diatur dalam Rapergub mencakup hasil karya individu, kelompok, lembaga, dan komunal.

Baca: Masih Bisa Nyoblos Setelah Pukul 13.00 Wita, Tapi Ada Syaratnya

Baca: H-2 Pemilu 2019, Ini Harapan Bawaslu Kepada Masyarakat

Selanjutnya, dalam rangka memberi pelindungan, setiap karya budaya Bali yang tidak dan/atau belum diketahui penciptanya atau kepemilikannya dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah.

Pelindungan meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved