Dewan Usulkan Anggaran Sektor Pertanian Ditingkatkan 3-5 Persen

Dewan Usulkan Anggaran Sektor Pertanian Ditingkatkan 3-5 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali memberikan rekomendasi untuk meningkatkan anggaran sektor pertanian Bali dalam rapat paripurna yang digelar bersama Gubernur Bali.

Anggota Komisi II DPRD Bali, Gede Kusuma Putra menyebut persoalan lama yang masih relevan untuk dibicarakan dan perlu dicarikan jalan keluarnya, adalah mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian Bali.

Menurut Kusuma Putra, dalam dua dasawarsa terakhir, kontribusi sektor pertanian ini stagnan atau tidak beranjak dari kisaran 16-17 persen.

Untuk itu pihaknya di Dewan mengusulkan agar dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengalokasikan dana untuk sektor pertanian 3-5 persen dari total APBD Pemprov Bali dan APBD Kabupaten/Kota se Bali.

“Kami Dewan menyarankan perlunya dibuat Perda yang mengamanatkan sedikitnya alokasi dana untuk sektor pertanian 3-5 persen dari total APBD Pemprov Bali dan juga Kabupaten/Kota se Bali,” kata Kusuma Putra di Kantor DPRD Bali, Rabu (17/7/2019).

• Pendaftar Jalur Mandiri Tembus 3.833 Orang, Universitas Udayana Siapkan 1.800 Kursi

• Rumah Penerima Bantuan BPNT Ditandai dengan Stiker

Dari hitungan kasar APBD Provinsi dijumlahkan dengan APBD Kabupaten/Kota ada di kisaran Rp 30 triliun.

“Kalau berbicara 3 persen, paling sedikit ada dana Rp 1 triliun yang bisa dialokasikan untuk sektor pertanian di Bali,” ucapnya.

Harapannya dana sebesar itu mampu mendorong dan memacu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dari sektor primer di dalam struktur perekonomian Bali tanpa mengabaikan sektor tersier (pariwisata).

Selanjutnya, manfaat lainnya akan ada keseimbangan baru dari 3 sektor tersebut yang akan berdampak positif terhadap serapan tenaga kerja, serta daya tahan ekonomi Bali jikalau terdapat guncangan-guncangan yang berpengaruh pada pariwisata di Bali.

“Ingat masyarakat kita lebih banyak tinggal di desa dan rata-rata mereka adalah petani. Tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di perkotaan,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di desa rata-rata 13,1 persen, sedangkan di perkotaan tingkat kemiskinannya rata-rata 6,89 persen.

• Pelantikan Anggota DPRD Gunakan Busana Adat, Instruksi dari Gubernur dan Pimpinan Dewan

• Kejari Denpasar Musnahkan Barang Bukti Rp 4,5 Miliar

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan sepakat dengan saran yang disampaikan pihak Dewan untuk meningkatkan anggaran pertanian dalam Ranperda APBD.

Menurut Koster, sektor pangan termasuk salah satu program prioritas Pemprov Bali.

“Jadi kami sedang memprogramkan dari hulu sampai hilir terkait masalah pangan ini. Itu memang harus diberi anggaran lebih,” kata Koster

Namun, lanjut dia, anggarannya tidak saja berasal dari APBD melainkan bisa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Dari APBD saja tidak mungkin cukup. Maka  dari APBN juga biasanya disiapkan anggarannya untuk pengembangan pertanian ini,” ungkapnya. (*)