Inflasi Bali Terendah Selama 7 Tahun Terakhir

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sesuai pola musiman, tekanan inflasi paska Lebaran dan momen peak season lainnya kembali mereda di bulan Agustus 2015.

Pada Agustus 2015 Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm) atau secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 7,05% (yoy).

Meskipun demikian, akumulasi inflasi Bali masih cukup rendah, tercatat sebesar 2,08% (ytd), masih tercatat sebagai angka inflasi akumulasi Januari – Agustus (ytd) terendah selama 7 tahun terakhir.

Secara spasial, inflasi terjadi di dua kota sampel penghitungan Inflasi di Bali baik di kota Denpasar maupun Singaraja, namun tercatat relatif rendah untuk kedua kota tersebut.

Kota Denpasar mencatat inflasi sebesar 0,34% (mtm) atau 6,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,93% (mtm) atau 7,06% (yoy).

Dengan demikian inflasi akumulasi di Kota Denpasar tercatat sebesar 2,12% (ytd).

Sejalan dengan hal tersebut itu, tekanan inflasi bulanan di Kota Singaraja pada Agustus 2015 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,20% (mtm) atau 8,62% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar 0.87% (mtm) atau 9,24% (yoy).

Dengan demikian inflasi akumulasi (Januari - Agustus 2015) Kota Singaraja tercatat sebesar 1,89%(ytd).

Berdasarkan sumber penyebabnya, menurut Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali, Dewi Setyowati, inflasi yang terjadi di Provinsi Bali disebabkan oleh kelompok volatile foods dan kelompok inti.

Tekanan inflasi pada kelompok volatile foods didorong oleh terbatasnya pasokan komoditas pangan yang masuk ke Bali karena adanya kekeringan dari luar wilayah Bali yang berdampak menurunnya pasokan produksi seperti komoditas beras, cabai merah, dan cabai rawit.

Kenaikan harga pada kelompok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya.

Sinergitas TPID Provinsi Bali dalam upaya pengendalian inflasi (monitoring SiGapura, pasar murah, operasi pasar, sidak, pengelolaan ekspektasi, dan pemantauan jalur distribusi) mampu menahan laju inflasi bahan makanan sehingga tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu diskusi intensif dengan BPS sebagai narasumber utama TPID rutin dilakukan dan berjalan efektif.

Seluruh TPID di Provinsi Bali dalam melaksanakan pengendalian inflasi juga berpedoman pada arahan pokok dan umum yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam Rakornas VI TPID 2015.

Adapun arahan tersebut yaitu; wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah, semakin cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi, memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, menggerakan pertanaman cabai di pekarangan rumah, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga.