Kereta Api Pertama di Bali Akan Melintas di Jalur Denpasar-Singaraja

"Nanti Pemrov Bali harus tetap memiliki hak pengelolaan 51 persen," ujar mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini.

Jonan saat melaksanakan rapat dadakan sebelum bertolak ke Jakarta bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di ruang transit VIP Terminal Domestik, Bandara Ngurah Rai.

Jonan pun berjanji akan mengeluarkan izin, apabila swakelola ini berjalan dengan tepat dan sesuai dengan aturan.

Selain mendukung dua rencana ini, Jonan juga mempertanyakan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo.

Jonan meminta penjelasan terkait pengelolaan bangunan yang sudah ada saat ini yang sudah swakelola dengan swasta, mengingat hal ini menjadi kendala rencana-rencana pengembangan berikutnya.

Gubernur Pastika mengatakan, pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo dilakukan oleh BUMD Kabupaten,  karena pembangunan Pelabuhan tersebut merupakan kerjasama antara Pemprov dengan Kabupaten Karangasem.

"Untuk bangunan dibiayai oleh pemprov, sedangkan untuk lahan dan pembangunan jalan merupakan milik kabupaten. Saya sangat berharap pembangunan tersebut bisa kembali dilanjutkan, sehingga pemerataan pembangunan Bali Timur pun bisa tercapai," ujar Pastika.

Ia berharap, rencana pembangunan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan karena dipastikan ketiganya akan signifikan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Pulau Dewata. (*)