Menteri Susi Ingin Pertemuan Tak Hanya Bahas Jatah Ikan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pertemuan internasional Western Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) ke-12 di Kuta, Badung, Bali, Kamis (3/12/2015) tidak hanya akan membahas pembagian wilayah perikanan tuna.

Menurutnya, memerangi penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan atau yang belum dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) juga perlu dibahas di pertemuan yang diikuti oleh 25 negara member dan 13 negara partisipasi ini.

‎Melalui sambutanya, Susi menjelaskan bahwa pertemuan internasional tersebut, harus menemukan kesepakatan bersama yang berdampak pada kemajuan ekonomi kerakyatan dan sebuah negara.

Susi mengharapkan dalam pertemuan tersebut juga membahas kelangsungan perikanan, cara penangkapan ikan yang bijak dan tidak merusak lingkungan, serta memberikan kelangsungan hidup yang baik buat masyarakat baik itu nelayan, anak buah kapal (ABK) dan juga pengusaha di bidang perikanan.

‎"Kalu bisa membahas kebijakan tersebut, maka kapal-kapal nelayan luar negeri yang berbendera macam-macam sampai-sampai berbendera Indonesia tidak merusak lingkungan bawah laut. Bahkan, tak sedikit ABK yang menjadi korban human trafficking akibat dari minimnya pengawasan. Oleh sebab itu, kami minta ada pembahasan khusus juga mengenai perikanan dan kelangsungan habitat maupun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Seperti yang dijelaskan Susi, Indonesia yang terletak di dua samudera yakni Samudra Hindia dan Samudera Pasifik ini, dikenal dengan kekayaan akan sumber daya perikanan tuna.

Karena tuna termasuk jenis ikan yang bersifat highly migratory fish stocks, maka Indonesia telah menyatakan komitmenya melakukan kerjasama pengelolaan tuna dengan negara-negara lain.(*)