Bali Stop Dulu Ikut BPJS Kesehatan, JKBM Lebih Baik karena Alasan Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali mendorong Pemprov Bali untuk menunda integrasi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pemerintah pusat.

Diusulkan penundaannya selama dua tahun ke depan atau sampai akhir tahun 2018.

(Bali Mampu Biayai Kesehatan Masyarakat Lewat JKBM)

DPRD beralasan, pelaksanaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan masih amburadul di lapangan saat ini.

Selain itu, program JKN-BJPS Kesehatan juga dinilai memberatkan, karena pesertanya masih dibebani pembayaran iuran kendati dari golongan miskin.

Padahal, JKBM yang dijalankan Pemprov Bali hingga saat ini adalah gratis alias tanpa dipungut iuran.

“Apalagi, BPJS Kesehatan berencana menaikkan jumlah iuran per 1 April nanti. Itu jelas akan makin memberatkan peserta, khususnya dari warga miskin. Padahal, di lapangan layanan fasilitas kesehatan dari mitra BPJS masih banyak menuai keluhan dan protes dari masyarakat,” kata Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, setelah rapat koordinasi integrasi JKBM ke JKN di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/3/2016).

Rapat koordinasi diikuti oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali.

Untuk diketahui, Undang Undang (UU) tentang Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa berbagai program jaminan kesehatan daerah (seperti JKBM di Bali) berakhir paling lambat pada 2016.

Menurut UU, jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan ke dalam JKN yang dikelola BPJS Kesehatan pada tahun 2017.

Di Bali, proses integrasi ke JKN-BPJS Kesehatan sudah berlangsung.

Sampai akhir Februari 2016, pengguna JKN-BPJS Kesehatan di Bali sebanyak 2.121.916 orang atau sekitar 52,02 persen dari total jumlah penduduk ber-KTP Bali.

Sisanya sebanyak 1.956.739 orang (47,98 persen) belum menggunakan JKN-BPJS Kesehatan alias masih memakai JKBM.

Diungkapkan Nyoman Parta, program JKBM selama ini sudah mampu mencakup (cover) kebutuhan kesehatan masyarakat Bali.

JKBM yang sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Bali itu juga cuma-cuma alias tidak berbayar.