Jumlah Hotel di Bali Naik Jadi 2.079, Disparda dan PHRI Usulkan Moratorium

Sedangkan data hotel bintang berdasarkan klasifikasi bintang pada 2016, sebanyak 335 untuk hotel bintang satu.

Bintang 2 sebanyak 22 hotel dengan 1.241 kamar, bintang 3 sebanyak 49 hotel dengan 3.997 kamar, bintang 4 sebanyak 75 hotel dengan 10.732 kamar.

Kemudian hotel bintang 5 sebanyak 66 hotel dengan 15.081 kamar.

Total hotel berbintang pada 2016 sebanyak 219 hotel dengan 31.386 kamar.

Sehingga secara keseluruhan, terjadi kenaikan hotel cukup signifikan dari 2006 yang hanya 1.653 hotel, menjadi 2.079 hotel pada 2015, dan 4.880 hotel pada 2016.

“Yang jelas memang ada peningkatan, khususnya di Badung,” kata Yuniartha.

Hal ini menjadi momok, karena dengan derasnya pertumbuhan hotel yang tidak seimbang dengan jumlah kunjungan wisatawan, menyebabkan turunnya okupansi.

Walaupun Badung telah mengeluarkan peraturan bupati mengenai minimal ukuran tanah harus 50 are, yang bertujuan menghambat pembangunan hotel. Namun dirasa belum berpengaruh signifikan.

“Kalau dulu kan tanah 10 are saja bisa bangun budget hotel, sekarang minimal 50 are. Tetapi seharusnya moratorium untuk Badung ini, termasuk Denpasar dan Gianyar juga,” cetusnya.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda  Oka Artha Ardana Sukawati, mengamini hal ini. Cok Ace mengatakan, jumlah kamar yang cukup banyak, tidak berbanding lurus dengan jumlah kedatangan wisatawan ke Bali.

Kalkulasi kasarnya, jika di Bali ada 130 ribu room night maka dalam setahun menghasilkan 47 juta lebih room night.

Sementara kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik (wisdom) masing-masing diperkirakan 5 juta, sehingga totalnya 10 juta.

“Andaikata seorang dari 10 juta ini menginap di 1 kamar saja, dikalikan 3 hari maka hasilnya 30 juta. Ini belum yang memesan extra bed, bahkan bisa turun menjadi 15 juta room night. Nah kita mempunyai 47 juta room night, kebutuhannya maksimal 30 juta, tentu okupansi tidak akan pernah naik,” tegasnya.

Sehingga ia mendukung dilakukannya moratorium pembangunan akomodasi di Bali.

Masalah pariwisata domestik antara supply dan demmand ini akan dibicarakan pada Rakernas PHRI.

Sembari membahas masalah zonasi, yang makin menyimpang dari apa yang dibayangkan.

“Zonasi bintang dan non bintang masih tumpang tindih. Juga merupakan PR kami, di samping mencari formulasi agar pemerintah bisa mendukung kami di PHRI dalam rangka menata keanggotaan,” katanya.

Solusi tercepat, kata dia, adalah moratorium guna mengendalikan laju pembangunan akomodasi dan menatanya kembali.

“Zonasi ini juga penting, biar nanti antar kabupaten tidak saling bunuh untuk mendapatkan PAD. Malah bisa-bisa kalau tidak ditata seluruh PAD akan menurun,” tegasnya.

Ia pun berharap kabupaten/kota ikut membantu mengawasi pembangunan ini, atau setidaknya mengajak PHRI ketika ada pembangunan hotel ke depannya. (*)