Amien Rais Beberkan Skandal 'Korupsi Ahok', 'Ini Sangat Mendesak Dibuka ke Publik'

"BUMN harus mengambil peran dominan dalam pengelolaan lahan reklamasi karena itulah yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan begitu, keuntungan terbesar dan retribusi reklamasi masuk ke kas negara, sehingga hasil terbesar tersebut dapat dinikmati semakin banyak rakyat, tidak hanya segelintir orang," kata Amien Rais.

Menurut dia, jika melihat kebijakan reklamasi Ahok, yang awalnya diam-diam membuat kesepakatan dengan konglomerat melalui skema ijon tanpa didukung izin dan amdal, maka sangat nyata keuntungan terbesarnya hanya akan dinikmati oleh para taipan pengembang.

"Jadi Ahok dan konglomerat taipan yang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Saya menentang reklamasi yang hanya menguntungkan taipan pengembang, dan saya akan terus bangkit menggugat kasus itu sampai hukum dan keadilan ditegakkan," katanya.

Menurut Amien Rais, rakyat tidak boleh terus menerus dibodohi dengan modus yang diduga sarat KKN yang dibungkus dengan pola pencitraan massif oleh Ahok bersama tim kosnpirasinya, yang berisi omong kosong.

"Korupsi Ahok pada proyek reklamasi adalah kasus korupsi kebijakan, mainnya triliunan rupiah, bukan korupsi kesusilaan yang nilainya miliaran," katanya.

Dari KKN ini, kata Amien Rais, Ahok mendapat keuntungan yang luar biasa, termasuk kekuasaan, perlindungan dan citra yang baik.

"Ini kita dibodohi oleh Ahok yang membawa-bawa kebijakan transaksional tertutup untuk didukung, tapi jauh dari prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, kebijakan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Ini nonsense!" kata Amien Rais.

Misalnya, urai Amien Rais, proyek rumah susun yang dibangun sebagai kompensasi izin reklamasi yang didanai bukan dari APBD, tapi oleh para pengembang ditengarai adalah modus penyembunyian KKN yang sekaligus berfungsi sebagai pemanis proyek.

"Ahok menjabat hanya kurang 3 tahun sebagai Gubernur, namun ia sangat lihai sekaligus licik. Ini bisa kita lihat dari beberapa proyek infrastruktur berjalan tanpa dana APBD, melalui skema dana nonbudgeter. Entah berapa banyak konglomerat yang berdiri di belakangnya," kata Amien Rais.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur tanpa APBD sangat tidak transparan, berlangsung tanpa tender, dan hanya menguntungkan oligarki penguasa pengusaha.

Kebijakan itu, kata Amien Rais, amat gawat dan melanggar aturan.

Di luar negeri, gubernur yang melakukan kebijakan seperti ini, bisa langsung habis di pengadilan.

"Jadi, saya pikir, ini sangat mendesak dibuka ke publik, supaya jelas, jika ada pelanggaran dan sarat dugaan KKN, untuk segera diseret ke pengadilan," kata Amien Rais.

Ahok pun diduga terlibat dalam kasus-kasus Taman BMW dan lahan RS Sumber Waras yang merugikan Pemda DKI.

Begitu pula dengan kasus penggunaan Dana CSR yang dijalankan oleh Ahok Center secara tertutup dan lebih banyak untuk kepentingan sendiri.