Bank Indonesia: Jumlah Kredit Banyuwangi Capai 108 Persen

TRIBUN-BALI.COM - Kepala Bank Indonesia (BI) Jember Achmad Bunyamin menilai perekonomian Banyuwangi masih berjalan on the right track.

Bahkan kredit yang disalurkan perbankan mencapai 108 persen.

Mulai dari inflasi yang terkendali, angka pertumbuhan ekonominya, hingga perkembangan kredit di Banyuwangi.

Bunyamin mengatakan, kondisi perekonomian gobal dan nasional kini tengah mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, meskipun terimbas perlambatan tersebut tetap tumbuh di angka 5,3 persen (2016).

“Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terbilang baik karena ditopang dengan tingkat inflasi daerah yang rendah. Inflasi Banyuwangi secara year on year (YOY) sebesar 2,68 persen, lebih rendah dari inflasi Jawa Timur dan nasional. Secara umum perekonomian Banyuwangi berada on the right track,” kata Bunyamin.

Kondisi perekonomian Banyuwangi yang berjalan baik itu, menurut Bunyamin juga tercermin dari serapan kredit yang digelontorkan oleh perbankkan baik nasional maupun swasta di Banyuwangi.

Tercatat angka loan to deposit ratio (LDR) atau jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankkan mencapai 108 persen, dengan non performing loan (NPL) yang rendah.

Jumlah LDR tersebut mencerminkan kinerja perbankkan yang sangat maksimal dalam menyalurkan kredit.

“Kabar baiknya, stuktur kredit yang disalurkan oleh perbankkan di Banyuwangi sebagian besar untuk modal kerja sedangkan kredit konsumtifnya mengalami penurunan. Ini berarti ada nilai tambah karena kredit yang disalurkan untuk kepentingan produktif,” ujar Bunyamin.

Senada dengan Kepala BI Jember, Kepala Bank Jawa timur (JATIM) cabang Banyuwangi, Arief Wicaksono, mengatakan jika saat ini penyaluran kredit di Bank Jatim didominasi untuk modal kerja.

Di mana sebesar 60 persen untuk kredit produktif dan 40 persen kredit konsumtif.

"Kredit produktif kami sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Banyuwangi,” kata Arief.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap keberadaan perbankkan di daerah bisa mendorong perekonomian rakyat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satunya dengan mengalokasikan kredit mikro dengan porsi yang lebih besar lagi.

“Penyaluran kredit mikro tersebut diharapkan juga diiringi dengan pendampingan agar penggunaan kredit tepat sasaran. Pendampingan ini bisa menggunkan dana CSR perusahaan sehingga CSR yang dikeluarkan perbankkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Anas.