Bandara Baru di Bali Utara Belum Bisa Terealisasi, Rencananya Dibangun di Lepas Pantai

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng oleh PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dipastikan belum dapat terealisasi.

Penyebabnya, rekomendasi penetapan lokasi (penlok) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum juga diterbitkan hingga hari ini.

Penlok masih mentok meski menteri perhubungan sudah dua kali berganti.

Menurut Presiden Director PT BIBU Panji Sakti, I Made Mangku, penlok sudah diajukan sejak awal tahun 2017 lalu dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 20 tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi.

"Cuma satu yang harus kita tahu masalahnya, sampai hari ini semua proses sudah kami lakukan sesuai PM, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan rekomendasi penlok dari Kementerian Perhubungan," ungkap Made Mangku kepada awak media di Hotel Borobudur, Jakartat, Kamis (22/2/2018).

Made Mangku menyebutkan persetujuan penlok sudah diajukan sejak Kemenhub dipimpin oleh Ignasius Jonan pada tahun 2015.

Saat itu rekomendasi penlok tidak juga diterbitkan.

PT BIBU kemudian kembali mengajukan di era sekarang yang dipimpin oleh Menteri Budi Karya Sumadi.

"Kami sudah mengajukan dua kali, pertama saat Ignasius Jonan diganti ke Pak Budi kami ajukan lagi sesuai dengan syarat dan kami penuhi sebaik mungkin," tutur Made Mangku.

PT BIBU pun mendesak Kemenhub segera menerbitkan persetujuan penetapan lokasi karena kata Mangku Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan surat rekomendasi penlok.

"Kami pun sudah minta rekomendasi Bupati Buleleng, bupati sudah mengeluarkan rekomendasi, lanjut ke provinsi untuk memohon saran dari provinsi sudah kami lakukan," ungkapnya.

Operational Director BIBU, Tulus Pranowo, menambahkan penlok mesti dikeluarkan Kemenhub lantaran pengembangan bandara memgacu pada PM Perhubungan No. 20 Tahun 2014. Aturan ini mencakup rencana induk nasional bandar udara.

"Ini berbeda dengan penetapan lokasi di proyek lain seperti tol yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015," katanya.

Bila rekomendasi penlok sudah didapat, maka proses pembangunan pun akan segera dilakukan dan ditargetkan bisa selesai dalam tiga tahun.

"Kita membutuhkan (pembangunan) selama sekitar 3 tahun, kemudian agenda kedua penyiapan (membangun) lahan kita menyiapkan lahan dulu baru kita meminta izin untuk membangun," ujar Made Mangku.

"Proses pembangunannya 2-3 tahun, sejak izin dikeluarkan. Kalau penlok keluar 2018 ini, maka akan diikuti lagi mengenai detail desain dan izin membangun itu 2-3 tahun harus sudah selesai. Kalau kelamaan nanti bakal repot," tambah Tulus.

Dilewati Airbus A380

PT BIBU rencananya akan membangun Bandara Buleleng atau Bandara Internasional Bali Utara di kawasan Pantai Kubutambahan dengan nilai investasi sebesar Rp 27 triliun dengan membangun di atas laut.

Luas bandara diperkirakan mencapai 1.060 hektare dengan panjang landasan 4.100 meter dan fasilitas tambahan yaitu 30 gedung serta terminal seluas 230.000 meter.

Bandara di atas laut ini memiliki dua runway yang dapat dilewati hingga model pesawat yakni Airbus A380 yang memiliki double-deck mewah.

"Bandara Bali Utara dirancang dibangun di lepas pantai. Nanti akan dikaji secara teknis kedalaman," ungkapnya.

Mangku menegaskan, pembangunan bandara ini tidak akan menggusur pemukiman, jalanan, pura, maupun situs-situs bersejarah.

PT BIBU pun akan mengakomodasi para nelayan karena sebagian lahannya akan tergerus untuk pembangun bandara.

Nantinya PT Bibu akan membangun armada berlabuh yang lebih baik untuk nelayan aktif untuk menjaga kualitas kapal yang digunakan.

Untuk nelayan yang setengah aktif dan lanjut usia akan diajak bekerja ke bagian budidadaya garam yang memanfaatkan air laut di Buleleng.

"Masyarakat dan nelayan kami koordinir untuk menjadikan produksi garam yang berkualitas," janjinya.

Project Strategic Advisor PT BIBU Laksamana Madya Freddy Numberi menjelaskan, Bandara Bali Utara akan menjadi bandara pertama yang dibangun di atas laut.

"Ini merupakan penggunaan teknologi modern yang pertama kali di Indonesia dengan sistem di atas laut," ucap Freddy, yang juga hadir dalam konferensi pers, kemarin.

Freddy memastikan pembangunan akan lebih cepat karena tidak akan terganggu oleh proyek-proyek lainnya seperti yang biasanya dihadapi pembanguann bandara yang berlokasi di darat.

Dari pembangunan bandara yang biasanya berjalan selama 10 tahun, mantan Menteri Perhubungan itu menyebut bisa dilakukan hanya tiga tahun.

"Ini bisa dikerjakan lebih cepat dibandingkan di darat, di darat banyak hambatannya. Kalau di laut bisa tiga tahun, kalau bandara darat bisa 10 tahun," tutur Freddy.

Namun untuk teknologi tersebut biaya yang digunakan akan lebih mahal karena membuat lahan baru.

Untuk itu, nilai investasi yang disiapkan untuk proyek Bandara Bali Utara ini pun sangat besar yakni Rp 27 triliun.

"Memang biayanya cukup besar ya 2 miliar dolar AS atau setara Rp 27 triliun. Namun ini dilakukan swasta, pemerintah tidak mengeluarkan uang sama sekali," ucap Freddy.

Rencanannya pembangunan Bandara Bali Utara ini akan didanai oleh perusahaan asing asal Kanada yaitu KINESIS Capital and Investment yang juga menjadi airport konsultan. Perushaan ini bakal menginvestasikan dana Rp 27 triliun pada PT BIBU.

Namun selain PT BIBU, juga ada investor lainnya yaitu PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) yang juga telah siap melaksanakan pembangunan Bandara Bali Utara.

Jika PT BIBU mengajukan konsep pembangunan di laut, PT Pembari sebaliknya yaitu di darat.

Lokasi bandara juga sama di kawasan Kubu Tambahan.

Kedua pemrakarsa yang memiliki konsep berbeda ini tampak masih bersaing ketat untuk mendapatkan izin penlok dari Kemenhub.

Hingga saat ini keduanya sedang menunggu turunnya penlok. (tribunnews/alf)