Berita Buleleng
DPRD Buleleng Bali Gagas Opsen Pajak untuk Infrastruktur Jalan, Usulkan 50 Persen Pajak Kendaraan
DPRD menilai masyarakat yang membayar pajak kendaraan berhak merasakan manfaat nyata, terutama lewat jalan yang lebih layak digunakan.
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng meminta agar setidaknya 50 persen dana dari opsen pajak kendaraan dialokasikan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan.
Menurut pihak dewan, masyarakat selaku pembayar pajak berhak merasakan manfaat nyata, yakni kondisi jalan yang layak.
Usulan ini disampaikan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya saat rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin (8/9).
Menurutnya, dana dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebaiknya lebih banyak digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: DPRD Buleleng Usulkan 50 Persen Pajak Kendaraan untuk Perbaikan Jalan
Salah satunya perbaikan jalan yang kondisinya kini banyak rusak.
"Kami usulkan minimal 50 persen dana opsen pajak diprioritaskan untuk infrastruktur jalan. Sisanya bisa digunakan untuk layanan publik lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi," jelas Ngurah Arya.
DPRD menilai masyarakat yang membayar pajak kendaraan berhak merasakan manfaat nyata, terutama lewat jalan yang lebih layak digunakan.
Dengan anggaran yang cukup, perbaikan jalan di jalur utama dan kawasan wisata di Buleleng diharapkan bisa dipercepat.
Selain jalan, DPRD juga mengusulkan beberapa kebutuhan lain. Misalnya pemasangan dan perawatan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur menuju destinasi wisata, perbaikan jalan penghubung antar destinasi wisata dan sekolah, hingga perbaikan toilet umum di sejumlah lokasi wisata yang sudah rusak.
"Dalam pembahasan anggaran 2026, kami ingin memastikan bahwa dana daerah benar-benar diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur," tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Rapat kerja ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Buleleng, Sekda Buleleng bersama TAPD, serta tim ahli DPRD.
DPRD berharap usulan ini mendapat perhatian serius agar pembangunan di Buleleng bisa lebih merata dan tepat sasaran. (mer)
Kumpulan Artikel Buleleng
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.