Forum Konsultasi Publik RPKD Kota Denpasar, Rai Mantra Tekankan Pentingnya Penyerapan Aspirasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebagai upaya memberikan wadah aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat serangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2020, Pemkot Denpasar kembali menggelar Forum Konsultasi Publik.

Adapun kegiatan yang melibatkan beragam staekholder mulai dari OPD, tokoh masyarakat, akademis, tim ahli hingga perguruan tinggi ini dibuka Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra di RuangSewaka Mahotama, Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar, Selasa (29/1/2019).

Ketua Panitia, Ni Luh Nyoman Rai Suryati menjelaskan pelaksanaan forum komunikasi publik ini merupakan kegiatan guna menghimpun aspirasi dan masukan masyarakat.

Hal ini berkenaan dengan penyempurnaan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RPKD) Kota Denpasar Tahun 2020.

Adapun tema yang diangkat dalam forum konsultasi publik kali ini adalah ‘Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat’.

Berangkat dari tema tersebut, fokus pembangunan Kota Denpasar dapat disempurnakan sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Plt. Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma disela acara mengatakan bahwa di tahun 2020 Kota Denpasar telah menetapkan 5 priorotas pembangunan.

Pertama, peningkatan kualitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Kedua, Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan konektvitas.

Ketiga, membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkembangkan wirausaha.

Keempat, memantapkan pembangunan berbasis budaya.

Kelima, memantapkan rerformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Dengan pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini tentu kami ingin mendapatkan masukan dan saran untuk mendukung pembangunan Kota Denpasar yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menekankan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini diharapkan mampu menjadi ajang penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan yang belum terserap dalam mekanisme formal.

Seperti halnya Musrenbang dari tingkat desa/lurah hingga tingkat kecamatan.