Jaringan Jadi Kendala Program Wi-Fi Masuk Desa, Belum Ada Rekanan Mampu Cover Seluruh Wilayah

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tabanan saat ini masih belum bisa merealisasikan program Pemprov Bali yang ingin memasang Wi-Fi di seluruh desa pakraman di Bali.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala seperti belum tersedianya rekanan yang mampu meng-cover seluruh wilayah di Tabanan di e-katalog.

Selain itu juga masih ada lokasi yang diwajibkan pada petunjuk teknis yang berada di pelosok saat ini belum terjangkau jaringan internet.

Pemprov Bali menganggarkan dana  Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 2,1 miliar untuk memasang Wi-Fi di setiap wantilan desa.

Pada petunjuk teknis (juknis) yang diberikan, ditentukan lokasi Wi-Fi harus dipasang di 394 titik dengan rincian seluruh desa pakraman, 20 puskesmas, dan 10 objek wisata yang ada di Tabanan.

Baca: Begini Penjelasan Kamil Syahbana hingga Terjadi Letusan, Ini Imbauannya

Baca: Menyantap Bawang Putih Panggang Ternyata Punya Banyak Manfaat Buat Kesehatan, lho

“Dana sebesar Rp 2,1 miliar itu untuk membeli bandwith untuk meng-cover seluruh Tabanan yang sesuai juknis dengan jumlah 394 titik. Di antaranya seluruh desa pakraman, puskesmas dan 10 objek wisata,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kominfo Tabanan, Made Agus Harta Wiguna, Rabu (3/4/2019).

Namun, kata dia, ada beberapa kendala untuk merealisasikan program tersebut.

Seperti contohnya adalah masalah jaringan internet.

Sebab belum ada rekanan yang tercantum di e-katalog yang mampu mencakup seluruh wilayah di Tabanan.

Kemudian juga ada lokasi yang diwajibkan sesuai dengan yang tertera pada petunjuk teknis berada di pelosok yang saat ini belum terjangkau jeringan internet.

Baca: Ciptakan Demokrasi Sejuk, Muslim Gianyar Deklarasi Ciptakan Pemilu Damai

Baca: Jatuh dari Pohon Cengkeh Setinggi 10 Meter, Made Puspa Ditemukan Meninggal Dunia

“Kami juga sudah koordinasi ke LKPP, ternyata kemungkinan baru bisa bulan Juli ada di e-katalog. Itu juga belum pasti,” imbuhnya.

Dengan adanya kucuran dana BKK dari Provinsi sebesar Rp 2,1 miliar, kata Agus, belum cukup untuk membiayai semuanya.

Terlebih lagi harus mencakup seluruh wilayah Tabanan di 394 lokasi.

Namun, hal tersebut bukan semata soal anggaran, tetapi masalah juknisnya yang mengikat dan tidak sepenuhnya bisa dilakukan  apalagi harus dilakukan dalam tahun 2019 ini.

Ia berharap salah satu solusinya adalah dengan mengubah juknis tersebut agar program ini bisa dijalankan.

“Kalau saja bertahap mungkin tidak masalah, tapi juknisnya menyebutkan serempak satu paket,” tandasnya. (*)