Dewan Usulkan Siswa Sekolah Swasta Dibantu Beasiswa, Solusi Agar Tak Semua Calon Siswa Pilih Negeri

Dewan Usulkan Siswa Sekolah Swasta Dibantu Beasiswa, Solusi Agar Tak Semua Calon Siswa Pilih Negeri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Pusat telah mengumumkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA menggunakan 3 jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua.

Sedangkan untuk PPDB tingkat SMK dilaksanakan seleksi melalui jalur reguler.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menjelaskan, fakta sesungguhnya daya tampung kursi yang tersedia pada PPDB 2019 telah melebihi jumlah siswa.

Namun menurutnya, kelebihan daya tampung tersebut bukannya tidak ada persoalan dalam proses PPDB ini.

Persoalan yang pertama adalah populasi yang tidak merata, sehingga di beberapa Kabupaten antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa tidak seimbang.

Persoalan kedua, kata Parta, orientasi yang berubah karena hampir semua orangtua dan anak, dari yang miskin sampai kaya, dari tamatan SD sampai tamatan profesor doktor ingin anaknya sekolah di sekolah negeri dengan berbagai pertimbangan.

Baca: 80 Persen Keragaman Hayati Ada di Tanah Adat, BIIFF 2019 Akan Putar 40 Film Mengangkat Isu Adat

Baca: Kunjungan Wisatawan ke Subak Jatiluwih Harus Dikendalikan

“Oleh karena itu, pasti nanti akan ada masalah kelebihan orang yang ingin masuk sekolah negeri,” kata Parta saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Selasa (7/5/2019).

Selanjutnya, Parta mengusulkan agar pemerintah provinsi memberi beasiswa bagi siswa yang berminat bersekolah di sekolah swasta.

“Maka dari itu kita memberikan tawaran, bagi mereka yang bersedia sekolah di swasta, nanti akan diberikan bantuan beasiswa dari daerah,” tambahnya lagi.

Mengenai PPDB, ia mengaku pihaknya sudah mengingatkan Disdik Bali dengan menggelar beberapa kali rapat, agar tidak terjadi seperti kisruh seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk meminimalisasi kekacauan saat proses PPDB, diharapkan pelaksanaan sepenuhnya dilakukan dengan sistem online dan servernya terpusat di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sehingga proses seleksi menjadi lebih transparan dan terbuka.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi dari proses PPDB pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca: BMKG: Prakiraan Cuaca 33 Kota Besar di Indonesia Kamis 9 Mei 2019

Baca:  30 Ekor Sapi Tak Layak Potong Bisa Keluar Bali, Dinas Karantina Kecolongan?

Terkait kecenderungan siswa yang menginginkan bersekolah di sekolah negeri, pihaknya sedang menyiapkan dua sekolah baru, yaitu SMA negeri di Abiansemal dan Kuta Selatan.

Kedua sekolah itu diharapkan bisa selesai pada tahun 2019 ini, sehingga bisa menampung siswa baru.

“Jadi secara geografis dengan keberadaan sekolah di wilayah utara dan selatan, mudah-mudahan persoalan itu bisa segera terpecahkan,” ucap mantan Kepala Dispora Provinsi Bali ini

Disamping itu, upaya yang dilakukan adalah dengan men-support sekolah swasta.

“Selama ini dipikir swasta ada persoalan biaya. Sehingga persoalan pembiayaan dan pendanaan akan kita support, supaya jangan ada pikiran kalau sekolah di swasta biayanya berat,” ujarnya.

Selain pembiayaan dan pendanaan, lanjut Boy, dari sisi sarana prasarana dan gurunya juga akan dibantu dari pemerintah provinsi.

Sambungnya, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait PPDB kini sedang dalam proses harmonisasi di Kemendagri dan diharapkan minggu ini sudah selesai. (*)