Pemda Akan Dapat Dana Pelayanan Sampah Rp 500 Ribu per Ton dari Pusat

Pemda Akan Dapat Dana Pelayanan Sampah Rp 500 Ribu per Ton dari Pusat

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan bahwa akan ada dana bantuan pelayanan sampah ke pemerintah daerah.

Dana yang diberikan sebesar Rp 500 ribu per ton.

Karena selama ini pemerintah daerah mengalami kesulitan pendanaan untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut dari rumah tangga.

Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan ke Taman Kumbasari Tukad Badung, Denpasar, Kamis (20/6/2019).

"Jadi untuk tipping kita sudah putuskan, saya kira waktu rapat kerja nasional bulan Februari juga Pak Wali memahami itu. Paling banyak Rp 500 ribu per ton," katanya.

Siti Nurbaya mengatakan di Indonesia terdapat 7.000 lebih bank sampah.

Dari semua itu yang terpenting adalah database, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah.

Sehingga dengan diresmikan dan diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan (Sidarling) baginya merupakan hal yang sangat baik.

Baca: TRIBUN WIKI - 5 Rekomendasi Tempat Ngopi Asyik di Legian, Nikmati Berbagai Varian Kopi di Sini

Baca: Perasaanmu Adalah Doamu

"Saya di kantor akan segera mengecek inovasi apa yang seperti ini, jangan-jangan di Denpasar aja," katanya.

Ia mengatakan yang paling menonjol dari aplikasi ini yakni sistem reward yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Karena yang paling penting adalah pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Paling banyak sampah rumah tangga dan dengan aplikasi ini oleh pemerintah kota bisa dipiliah mana yang bisa dimanfaatkan untuk industri dan mana yang dibuang," katanya.

Selain itu, ia mengatakan Bali sudah dikenal sebagai pusat untuk regional center capacity building dalam membersihkan laut.

"Saya kira kita mengkonsentrasikan bahwa Denpasar dan Bali harus menjadi contoh. Saya berterima kasih bahwa ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten dan provinsi walaupun ada resistensi juga ya, dari beberapa pihak," katanya.