Menteri Yohana Dukung Proses Amnesti Presiden Bagi Baiq Nuril

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji pemberian amnesti bagi Baiq Nuril

Menteri Yohana Dukung Proses Amnesti Presiden Bagi Baiq Nuril
Tribun Bali/Busrah Hisam Ardans
Aksi Solidaritas kepada Baiq Nuril dalam kegiatan Yoga dan Nada di Lapangan Renon, Denpasar, Minggu (18/11/2018). Menteri Yohana Dukung Proses Amnesti Presiden Bagi Baiq Nuril 

Menteri Yohana Dukung Proses Amnesti Presiden Bagi Baiq Nuril

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali terkait kasus pelanggaran informasi transaksi elektronik yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menghormati putusan MA tersebut sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi yang memiliki fungsi peradilan serta mendukung proses pengampunan (amnesti) dari Presiden.

“Kami menghormati langkah Baiq Nuril dan tim hukum yang akan mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini karena sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2), yang menyatakan bahwa amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala Negara,” ungkap Menteri Yohana, Kamis (11/7/2019), di Jakarta melalui keterangan resminya.

Namun, Menteri Yohana menegaskan bahwa dalam memberikan amnesti, Presiden tetap harus melewati prosedur dengan meminta pertimbangan DPR dan harus mendapat persetujuan DPR, serta tidak boleh memutuskan secara sepihak.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dengan mengumpulkan para pakar hukum. 

Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), agar dapat mendukung proses penegakan hukum terkait kasus ini maupun kasus pelecehan seksual lainnya ke depan.

Baca: Jadi Kuli Bangunan Sejak SMA, Ini 6 Fakta Rafdi: Anak Wakil Wali Kota Tidore dan Pengakuan Sang Ayah

Baca: Dua Hari Jelang Penutupan, Kalimantan Tengah Meriahkan PKB 2019

“Selain itu, dengan adanya UU PKS, kasus pelecehan yang dialami Nuril dapat diproses dengan hukum acara peradilan kekerasan seksual, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan yang terpenting memberikan jaminan ganti rugi (restitusi) dan rehabilitasi terpadu untuk mengembalikan fungsi ekonomi, sosial dan budaya, agama,  bagi korban, sehingga RUU PKS perlu segera disahkan,” imbuhnya.

Menteri Yohana menambahkan, saat ini Kemen PPPA telah membentuk tim kecil dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Halaman
12
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved