Bupati Karangasem Harapkan 90 Persen Dana Bagi Hasil dari Objek Wisata Besakih

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Rencana penataan dan pembangunan fasilitas jalan, parkir, tempat berjualan, wantilan, dan gedung bioskop di Kawasan Pura Besakih oleh Pemprov Bali mendapat sambutan yang baik dari Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri.

Mas Sumantri mengatakan dengan penataan tersebut diharapkan pengelolaannya juga semakin baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem dari sektor pariwisata Besakih.

Dikatakannya PAD yang didapat Karangasem dari objek wisata Pura Besakih saat ini hanya sekitar Rp 500 juta.

• Kawasan Besakih akan Dilengkapi Gedung Bioskop untuk Wisatawan yang Datang ke Pura Besakih

“Sedikit sekali. Maka sekarang dengan adanya profesionalisme pengelolaan, semoga bisa perolehannya meningkat jadi 20 kali lipat,” kata Mas Sumantri saat ditemui di Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/9/2019).

Untuk mendukung penataan kawasan tersebut, Karangasem juga telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan parahyangan, salah satunya Pura Tunggul Besi.

“Kita sudah anggarkan tahun ini sekitar Rp 5 miliar,” ujarnya.

Mas Sumatri juga mengungkapkan Karangasem sejak awal ikut membantu mencari arsitek perancang untuk melakukan penataan di Besakih.

Selain itu, Karangasem tengah menyiapkan site plan karena selama ini Karangasem belum memiliki site plan yang baik untuk menata RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) sekaligus untuk penataan kawasan Besakih.

Setelah dilakukan penataan, Pemkab Karangasem segera akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dana bagi hasil yang didapat dari Besakih.

Sebelumnya Gubernur Bali menyatakan siap membagi 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten.

Namun karena Karangasem masih memiliki predikat daerah termiskin, Mas Sumatri berharap daerahnya mendapat 90 persen dana bagi hasil.

“Beliau (gubernur, red) mengatakan bahwa provinsi punya uang untuk masyarakatnya. Maka dari itu Karangasem juga wajib diprioritaskan dalam hal penganggaran,” imbuhnya.

Mas Sumatri mengungkapkan, sampai saat ini PAD Karangasem baru bisa tercapai Rp 205 miliar, dari yang direncanakan Pemkab bersama DPRD Karangasem Rp 276 miliar.

Menurutnya tidak tercapainya target PAD tersebut karena adanya bencana Gunung Agung dan tumpang tindihnya peraturan antara Perda Provinsi dan Perda Kabupaten terkait Galian C, yang menjadi penopang utama PAD Karangasem. (*)