Terima Laporan Dugaan Adanya Pungutan Biaya Pendidikan, ORI Bali Datangi SMPN 10 Denpasar

Kehadiran ORI Bali di SMPN 10 Denpasar karena adanya dugaan pungutan biaya pendidikan bagi siswa kelas VIII di sekolah tersebut.

Terima Laporan Dugaan Adanya Pungutan Biaya Pendidikan, ORI Bali Datangi SMPN 10 Denpasar
Tribun Bali / I Wayan Sui Suadnyana
SMPN 10 Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali pagi ini Jumat (4/10/2019) mendatangi SMPN 10 Denpasar.

Kehadiran ORI Bali di SMPN 10 Denpasar karena adanya dugaan pungutan biaya pendidikan bagi siswa kelas VIII di sekolah tersebut.

Tim ORI Bali yang terdiri Dlukha Fatkhul Mubarok dan Tetin Oktarina datang sekitar pukul 09.00 Wita dan langsung disambut oleh pihak sekolah.

Mereka lalu diperkenankan untuk masuk ke Ruang Praja Mandala yang merupakan ruang kerja Kepala SMPN10 Denpasar.

Namun ketika Tribun Bali ikut masuk ke dalam ruangan tersebut, salah satu tim ORI Bali Tetin Oktarina menanyakan maksud kedatangan kami.

Dirinya mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke SMPN 10 Denpasar masih dalam tahap klarifikasi dan belum bisa diliput oleh media.

"Maaf dari mana ya?," kata Tetin menanyakan kehadiran Tribun Bali di lokasi.

"Oh ya kami ke sini baru sebatas klarifikasi, jadi belum boleh diliput media," kata Tetin.

Sebelumnya beredar dalam surat ORI Bali Nomor KLA-481 PW.16.10/0072.2019/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala SMPN 10 Denpasar, bahwa pihaknya akan datang ke sekolah bersangkutan.

Dalam surat itu memang disebutkan bahwa ORI Bali akan melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait adanya laporan dugaan pungutan biaya pendidikan di sekolah tersebut guna meminta penjelasan dokumen atau data terkait.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab itu juga dituliskan bahwa ORI Bali telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pungutan biaya pendidikan.

Namun identitas masyarakat yang melaporkan dirahasiakan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Selain ditujukan kepada Kepala SMPN 10 Denpasar, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Ombudsman RI, Walikota Denpasar; dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved