DPD RI Temui Gubernur Koster, UU Provinsi Bali Diajukan Awal Desember

"UU (desa adat) sudah dibahas di DPR, tapi belum jalan. Ini yang akan kami telusuri, apa masalahnya agar bermanfaat bagi masyarakat Bali. Seperti dana desa, antara desa biasa (Dinas red) dan desa adat mestinya sama-sama kebagian, untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ibarat sekali mendayung, pimpinan DPD RI ini sekaligus akan mengecek peraturan daerah (perda) se-Indonesia, termasuk Bali, untuk mengetahui apakah perda tidak bertentangan dengan UU di atasnya.

"Intinya DPD RI terdepan membela daerah," tandasnya. 

• Kanker Tidak Terlahir dari Manusia, Ilmuwan Sedang Menelusuri Tanda Kelahiran Kanker

Senator Perwakilan Bali, Bambang Santoso menambahkan, dengan diusulkannya UU  Provinsi Bali sebagai wujud kebhinekaan yang diikat dalam NKRI.

“Kewajiban semua pihak mendukung lahirnya RUU ini, apalagi di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan dan kebhinekaan,” ujarnya. (*)