Sejumlah Sekolah di Bangli Belum Memiliki Ruang Khusus Perpustakaan

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Sejumlah sekolah di Kabupaten Bangli justru belum memiliki ruang perpustakaan yang memadai.

Perpustakaan di beberapa sekolah masih memanfaatkan ruang seadanya. Ada dari bekas mes guru hingga bangunan lain yang disekat.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli Nyoman Suteja mengatakan, secara umum, masing-masing satuan pendidikan mulai dari TK hingga SMP, telah memiliki perpustakaan.

Kendati demikian, ia tidak menampik jika perpustakaan di beberapa sekolah belum menempati ruang khusus.

“Perinsipnya, seluruh satuan pendidikan sudah punya perpustakaan. Hanya saja, untuk gedung, masih ada beberapa sekolah yang memanfaatkan ruang lain. Seperti mes yang tidak terpakai, kami perbaiki untuk ruang perpustakaan. Adapula ruang kelas yang masih kosong, dimanfaatkan sebagai ruang perpustkaan,” katanya, Rabu (30/10/2019).

Berdasarkan pantauannya, Suteja mengatakan beberapa sekolah yang memanfaatkan bekas mes guru di antaranya SD 2 Belantih, Kintamani dan SD 2 Pengiangan, Susut.

Penggunaan ruang mes khususnya di SD 2 Pengiangan lantaran terbatasnya lahan milik sekolah.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa menyebut secara pasti dimana saja sekolah yang bernasib demikian.

Ini disebabkan pada data pokok pendidikan (dapodik), semua sekolah menyatakan telah memiliki perpustakaan.

Di lain sisi, Suteja tidak memungkiri apabila dapodik sekolah terkesan tidak benar, maka akan merembet pada sertifikasi.

“Kalau sudah urusan dapodik, rembetannya tidak hanya di fisik saja, namun juga bisa ke SDM maupun pelayanan. Jadi kalau dapodiknya tidak beres yang paling bermasalah adalah sertifikasi guru. Sehingga daripada menjadi masalah besar, sedangkan sekolah telah berupaya membuatkan ataupun memanfaatkan gedung, akhirnya di dapodik terdata ada (perpustakaan),” bebernya.

Akan tetapi, Suteja menegaskan saat ini akan kembali menyesuaikan antara dapodik dengan kondisi riil.

Ia menyarankan agar masing-masing sekolah yang masih memanfaatkan bangunan lain sebagai perpustakaan, untuk mengubah data dalam dapodik.

“Seperti di SD 2 Belantih, kami sudah minta untuk mengembalikan bekas ruang mes itu seperti semula pada data pokok pendidikannya (dapodik). Sehingga terlihat nanti sekolah tersebut belum memiliki perpustakaan. Atau bisa tetap ditulis ada, tapi diisi keterangan memanfaatkan ruang apa,” ujarnya.

Suteja mengakui untuk pembangunan gedung perpustakaan pada sejumlah sekolah, pihaknya memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah pusat.