Sertifikasi 2.000 Bidang Tanah Mengejutkan Warga, Puluhan Krama Desa Songan Datangi BPN Bangli

Sertifikasi 2.000 Bidang Tanah Mengejutkan Warga, Puluhan Krama Desa Songan Datangi BPN Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Puluhan krama adat Desa Songan, Kintamani, Bangli, Bali, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangli, Rabu (30/10/2019).

Mereka meminta BPN untuk menunda penyertifiktan 2.000 bidang tanah yang dianggap tanpa persetujuan warga.

Informasinya, tanah yang disertifikatkan tersebut merupakan tanah adat yang berada di sejumlah banjar di Desa Songan.

Di antaranya Banjar Serongga, Banjar Yeh Panes, Banjar Dalem, serta sebagian banjar Ulun Danu dengan luas mencapai ribuan hektare.

Tanah itu, kata warga, secara tiba-tiba disertifikatkan oleh oknum di lingkungan adat.

Warga mendatangi kantor BPN Bangli untuk meminta klarifikasi.

Warga meminta kejelasan dari pihak BPN terkait status tanah.

“Sepanjang yang saya ketahui, wilayah sekitar banyak jenis tanahnya. Ada jenis tanah ayahan desa, tanah pekarangan desa, tanah laba pura. Dan sejauh yang saya ketahui di sini, yang diprioritaskan dari program pemerintah itu tanah laba pura," ujar warga Desa Songan, Gede Parwata.

• TRIBUN WIKI - Lima Jasa Pembersih Kasur Dan Sofa yang Berlokasi Di Denpasar

• TRIBUN WIKI - Lima Alamat J&T Express yang Berlokasi di Kota Denpasar

"Itu (tanah) yang melingkupi pura itu sendiri, pekarangan pura, karena tanah itu belum dikuasai perseorangan. Sebaliknya jika sudah dikuasai perseorangan, tidak segampang itu mengeluarkan sertifikat. Oleh sebab itu kedatangan kami ke sini, karena ingin tahu nantinya tanah warga, tanah saya, tanah bapak saya statusnya seperti apa,” sambungnya.

Parwata tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang akan disertifikatkan.

Namun berdasarkan rencananya, sertifikat yang akan diterbitkan berjumlah 2.000 lembar.

Ihwal sertifikasi ini, Parwata juga mengakui ini merupakan program yang baik.

Kendati demikian, ia berharap agar program tersebut tidak memunculkan konflik baru di masyarakat.

Warga lain bernama Puja Wardana menambahkan, yang menjadi persoalan lantaran tanah di Desa Songan tersebut, dinyatakan telah diberikan kuasa pada bendesa untuk melakukan proses sertifikasi ini.

Padahal pihaknya selaku warga tidak pernah diajak berembuk soal sertifikasi ini.

“Sesuai keterangan dari dinas dua hari lalu, yang dijadikan dasar pengajuan proses sertifikasi ini adalah surat kuasa dari masyarakat. Sedangkan kenyataannya, kami yang keberatan ini tidak pernah menguasakan tanah kami pada bendesa,” jelasnya.

• 8 Hari Operasi Zebra Agung 2019, Polres Buleleng Tindak 680 Pelanggar, Didominasi Pelajar

• Satpol PP Kantongi Identitas Pelaku Pembuang Limbah Busa di Taman Pancing

Terkait hal tersebut, pihak krama yang hadir ke BPN meminta agar proses sertifikasi ditunda. Warga akan melakukan mediasi lebih lanjut bersama pihak adat. “Mudah-mudahan nantinya ada hasil yang tidak memberatkan semua pihak. Itu jalan terbaik, agar ada keadilan dan keterbukaan. Itu yang sebetulnya kami harapkan,” ucapnya.

Beda Keterangan

Kepala BPN Bangli, Arie Hardono mengatakan, upaya penyertifikatan lahan yang dilakukan merupakan lanjutan program pemerintah.

Di mana tanah yang sebelumnya telah disertifikat, sudah lebih dulu diserahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui kunjungannya 13 Juni 2019 lalu.

“Saat itu yang diserahkan daerah Bangli. Selanjutnya kami berporses di wilayah Kintamani pada bulan Juli. Untuk di wilayah Kintamani seluruhnya sudah terdaftar. Namun untuk Desa Songan, baru bulan Oktober ini kami proses,” ucapnya.

Arie mengatakan, yang dipersoalkan warga saat ini adalah status tanah yang diajukan oleh Bendesa Adat Songan.

Di satu sisi bendesa adat mengatakan bahwa tanah ini merupakan laba pura.

Namun oleh masyarakat, dikatakan bahwa ini merupakan tanah milik pribadi.

“Ini belum ada pertemuan antara kedua belah pihak. Yang satu menyatakan tanah laba pura, yang satu lagi menyatakan tanah masayarakat. Yang bisa menyelesaikan ya mereka di bawah. Karena BPN tidak tahu status tanah sepanjang tanahnya belum bersertifikat. Sebaliknya jika sudah bersertifikat, kami punya arsipnya, datanya,” jelas dia.

• Wilayah Pupuan Mulai Diguyur Hujan, Desa Padangan Hujan Lebat Hingga Satu Jam

• Ini Cara dan Harapan Yabes Tanuri Sekaligus Teco di KLB Pengurus PSSI 2019 - 2023 di Jakarta

Sementara itu, wartawan Tribun Bali mencoba mengkonfirmasi masalah ini kepada Bendesa Songan, Jero Temu.

Namun yang bersangkutan belum menjawab panggilan telepon hingga berita ini diturnkan. 

Belum Terbit

Tanah yang disertifikatkan luasnya mencapai ribuan hektare.

Di mana target sertifikat di wilayah Desa Songan mencapai 2.000 bidang tanah.

Kendati demikian, Kepala BPN Bangli, Arie Hardono menegaskan, seluruh sertifikat saat ini sedang dalam proses dan belum ada satupun sertifikat yang terbit.

Arie juga mengatakan, sebelumnya warga sempat mendatangi kantor BPN Bangli.

Pihaknya telah berupaya memediasi antara warga dan bendesa.

Keputusan hasil mediasi juga diakuinya sudah jelas, yakni menunda pembuatan sertifikat yang kini tengah berporses.

“Sebelum ada kesepakatan antara bendesa dengan warga, belum kami proses. Tapi kan biasa, ada omongan warga yang tidak puas, akhirnya datang lagi berbondong-bondong. Saya juga sudah tegaskan kembali (hari ini) pada warga bahwa prosesnya saya pending. Kalau sampai ada yang keluar sertifikatnya, saya yang tanggung jawab. Akhirnya mereka bisa terima,” jawabnya.

(*)