Dana Promosi Pariwisata Dipangkas 50 Persen Lebih, BPPD Pilih Mesadu ke DPRD Badung

Dipangkasnya dana promosi membuat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung kebingungan.

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
Tribun Bali/Nyoman Mahayasa
Dok. Tribun Bali - Sejumlah wisatawan menikmati liburan di Pantai Kuta. 

"Ini kita bisnis. Kalau kita main-main bahaya nanti untuk Bali. Jadi harus patoklah berapapun pendapatan PHRnya rata-rata ambil 1 persen saja untuk promosi, capai dah targetnya," tegasnya.

Pihaknya pun meminta jangan sampai anggaran promosi seperti ayam dengan telurnya.

Artinya yang mana didahulukan, apa target tercapai baru ada biaya promosi, begitu sebaliknya.

"Kan tidak bisa seperti itu. Apalagi biaya promosi kan tidak bisa dipotong di tengah jalan. Ini konsekuensinya, harus dilakukan secara konsisten, dan ini pentingnya komitmen," bebernya.

Pada 2020 mendatang, kata Rai Surya Wijaya, BPPD mengajukan anggaran hanya 0,5 persen saja dari PHR.

Namun yang sangat baik sebenarnya ada di angka 1 persen. Satu persen, tegasnya, sangat baik dan ideal.

Sunarta Akan Kawal Anggaran Pariwisata
Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta yang menerima BPPD mengaku sangat sepakat bahwa promosi merupakan bagian dari investasi.

Hal itu, kata dia, sepakat promosi harus gencar dilakukan di tengah persaingan ketat saat ini.

"Kami sepakat dan akan berupaya mengawal anggaran promosi pariwisata agar tak terpangkas lagi," tegasnya.

Kata dia, tidak hanya di dunia global, persaingan ketat juga terjadi di dalam negeri.

Misalnya Mandalika sudah bekerja sama dengan Australia, sementara Banyuwangi sudah menggandeng SQ atau Singapura Airlines untuk mendatangkan wisatawan ke Banyuwangi. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved