Ini Penyebab Ratusan Peserta BPJS Mandiri Pindah ke PBI, Wayan Sudi Khawatir Tak Bisa Bayar BPJS
I Wayan Sudi (35), warga asal Banjar Karanganyar, Desa Sibetan, Karangasem, menyambangi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Ady Sucipto
Kepala Dinas Sosial Karangasem, Ni Ketut Puspakumari, mengungkapkan mereka beralih dari Mandiri ke PBI dengan alasan tak kuat membayar iuran BPJS Mandiri akibat kenaikannya hampir 100 persen.
"Kita sebagai pemerintah hanya melayani dan mengusulkan ke pemerintah. Disetujui atau tidak jadi wewenang pemerinth pusat.
Untuk yang tak terakomodir pusat, provinsi dan daerah siap memfasilitasi demi terealisasi universal health coverage (UHC)," ungkap Puspakumari, kemarin.
Belum Signifikan
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Bali Timur, I Gusti Ayu Kadek Tutik Agustyari, mengaku sampai saat ini jumlah warga yang meminta penurunan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan belum signifikan.
Namun dirinya tidak menampik, jika ada potensi masyarakat yang mengajukan penurunan kelas menjelang diberlakukannya penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020 mendatang.
Pihaknya belum memiliki data yang detail terkait berapa jumlah warga yang mengajukan penurunan kelas kepesertaan BPJS.
Hanya saja di Klungkung, bulan September jumlah warga yang mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III sebanyak 166.163 orang, Kelas II 27.491 orang, dan Kelas I 20.690 orang.
Sementara di bulan Oktober, jumlah yang mengajukan kepesertaan Kelas III sebanyak 166.025 orang, Kelas II 27.353, dan Kelas I 20.717
"Sepengamatan kami, warga yang hendak turun kelas belum terlampau signifikan saat ini," ujar Tutik.
Meski kebijakan penyesuaian tarif ini berpotensi membuat banyak warga turun kelas kepesertaan, hal ini tidak terlampau dipermasalahkan.
Menurut Tutik, penurunan kelas ini tidak berpengaruh secara signifikan ke BPJS.
"Pada intinya dengan kebijakan penyesusaian tarif ini, kami juga dituntut untuk melakukan peningkatan pelayanan ke masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya sudah ada beberapa mekanisme yang dirancang, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat.
Seperti misalnya memperketat indikator penilaian terhadap faskes (fasilitas kesehatan), dalam memberikan pelayanan ke peserta BPJS Kesehatan.