Tilep Dana Hibah APBD dan Terancam Dipecat, BKSDM Tunggu Kasus Nyoman Simpul Incraht

Oknum ASN di lingkungan Pemkab Klungkung, I Nyoman Simpul dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun, 6 bulan penjara oleh pengadilan tipikor terbukti

Tilep Dana Hibah APBD dan Terancam Dipecat, BKSDM Tunggu Kasus Nyoman Simpul Incraht
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Nyoman Simpul dan Ketut Ngenteg, terdakwa kasus korupsi hibah pembangunan palinggih Pura Paibon Tutuan di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, ketika berada di mobil tahanan beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Oknum ASN di lingkungan Pemkab Klungkung, I Nyoman Simpul dinyatakan  bersalah dan divonis 2 tahun, 6 bulan penjara oleh pengadilan tipikor.

Ia dan terdakwa lainnya, I Ketut Ngenteg terbukti bersalah menilep dana hibah APBD Provinsi Bali tahun 2014 untuk pembangunan palinggih Pura Paibon Tutuan di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa senilai Rp 70 Juta.

Pegawai yang bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klungkung itupun terancam dipecat alias diberhentikan secara tidak hormat di Pemda Klungkung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung I Komang Susana menjelaskan, hingga Kamis siang (14/11/2019), pihaknya belum menerima informasi resmi dari intansi tempat terdakwa bekerja (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Klungkung) perihal vonis terhadap Simpul.

Tilep Dana Hibah APBD Provinsi Bali, Nyoman Simpul Terancam Dipecat dari ASN

Yang Perlu Diketahui Terkait Gempa Bumi Berkekuatan Hingga 5,0 SR di Buleleng Kemarin

Pihaknya pun tetap menunggu adanya keputusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan terkait kasus tersebut, sebelum mengambil keputusan selanjutnya.

" Vonisnya kan baru, dan yang bersangkutan (Nyoman Simpul) masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum termasuk Jaksa. Jika sudah ada keputusan hukum tetap pengadilan, baru kami akan tindak lanjuti," ujar Komang Susana, Kamis (14/11/2019).

Jika nanti sudah ada keputusan tetap pengadilan, nantinya pihak BKPSDM akan langsung membentuk Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk menentukan sanksi kepada ASN yang terjerat permasalahan hukum.

Sakni akan disesuaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Surat Edaran (SE) Menterian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Seratus Personel Dikerahkan untuk Amankan Eksekusi Lahan di Desa Timuhun

Jadwal Bulu Tangkis Hong Kong Open Jumat 15 November 2019, Ada Minions Hingga Jonathan Christie

Nantinya tim BAPEK lah yang memberikan pertimbangan ke bupati untuk menjatuhkan sanksi kepada oknum ASN yang terlibat korupsi tersebut.

"Nanti tim itu yang memberikan pertimbangan ke bupati untuk memberikan sanksi. Pertimbangannya tetap sesuai undang-undang yang berlaku," ungkap Susana.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved