2.726 Subak Bakal Dapat Bantuan Rp 50 Juta, Pemprov Akan Verifikasi Faktual Subak di Bali

Selain desa adat, subak juga tetap mendapat bantuan Rp 50 juta per subak melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

2.726 Subak Bakal Dapat Bantuan Rp 50 Juta, Pemprov Akan Verifikasi Faktual Subak di Bali
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Dok. Tribun Bali - Kawasan Subak Jatiluwih di Tabanan yang ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selain desa adat, subak juga tetap mendapat bantuan Rp 50 juta per subak melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Total dana yang dikeluarkan Pemprov Bali Rp 136,3 miliar untuk 2.726 subak di Bali.

Namun, Gubernur Bali I Wayan Koster akan mengkaji kembali bantuan untuk subak ini. Pasalnya, diketahui banyak subak sudah tidak produktif lagi.

Hal itu diungkapkan saat Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan III Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Bali di Gedung Dewan di Denpasar, Senin (18/11/2019).

“Ke depan alokasi anggaran untuk subak akan kami evaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Akan dilakukan verifikasi faktual terhadap keberadaan subak ini karena banyak subak yang sudah tidak ada. Tinggal pelinggih-nya saja yang ada. Apalagi yang letaknya di pinggir pantai, menjadi perumahan, tinggal padma saja. Uang Rp 50 juta ini dipakai untuk odalan dan rapat, sehingga tidak dipergunakan untuk hal-hal produktif,” jelas Koster.

Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan III tahun 2019 digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (18/11/2019). Sidang ini salah satunya membahas anggaran desa adat tahun depan.
Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan III tahun 2019 digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (18/11/2019). Sidang ini salah satunya membahas anggaran desa adat tahun depan. (Tribun Bali/Wema Satyadinata)

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Budiutama sepakat dilakukannya verifikasi faktual terhadap subak-subak di Bali.

“Harus diverifikasi apa benar masih ada subaknya karena sekarang marak alih fungsi lahan,” ucap anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini.

Desa Adat Dianggarkan Rp 300 Juta, Langsung Ditransfer ke Rekening Desa Adat

Ia menjelaskan, dalam subak ada unsur parahyangan, palemahan, dan pawongan.

Sekarang, kata dia, harus dilihat palemahan-nya apakah masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

“Kalau sawah ya sawah, jangan sampai alih fungsi. Maka dari itu perlu diverifikasi jangan sampai nanti subak itu hanya ada parahyangan saja. Itu kan tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

Dewan mendorong dilakukan verifikasi agar Pemprov Bali tidak sia-sia memberikan bantuan padahal lembaganya sudah tidak ada.

“Jangan sampai seperti kasus di luar Bali, ada desa yang fiktif. Karena ada perkembangan seperti sekarang bisa jadi palemahan subaknya tidak ada lagi,” tandasnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved