PDAM Jembrana Gandeng Jaksa untuk Tagih Utang 4.006 Pelanggan

Khusus di PDAM Jembrana, yang menjadi fokus adalah terkait penagihan tunggakan rekening air.

PDAM Jembrana Gandeng Jaksa untuk Tagih Utang 4.006 Pelanggan
Dok PDAM Jembrana
MoU - Penandatanganan MOU antara PDAM Jembrana dengan Kejaksaan Negeri Negara di kantor PDAM Kejari Negara, Senin (25/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA-  Sebanyak 4.006 pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Amertha Jati Jembrana masih menunggak pembayaran hingga tiga tahun lamanya.

Dari daftar tunggakan rekening air selama 2016 hingga Oktober 2019 terdapat 4.006 rekening dengan total Rp 534 juta lebih. Sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga. Di Jembrana ini 92 persen pelanggan PDAM ialah dari rumah tangga.

Direktur PDAM Tirta Amertha Jati Jembrana, Ida Bagus Kertha Negara mengatakan, pihaknya juga sedang menggandeng kejaksaan negeri (Kejari) Jembrana.

Hal ini untuk menegakkan kewibawaan PDAM, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (datun).

Di mana Kejari akan memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Pun juga tindakan hukum lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

"Ini adalah upaya preventif hukum bersama Kejari untuk penagihan piutang rekening air hingga mencapai Rp 500 juta lebih," ucapnya, Senin (25/11/2019). 

Dijelaskannya, bahwa dari daftar tunggakan rekening air selama 2016 hingga Oktober 2019 terdapat 4.006 rekening dengan total Rp 534 juta lebih. Sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga.

Selain penagihan piutang, alasan menggandeng kejaksaan juga terkait perselisihan tentang aset tanah dan pendampingan penyusunan peraturan perusahaan.

Kemudian, permasalahan perbedaan persepsi hubungan perusahaan dengan pegawai.

“Jadi yang di waktu dekat ini, kami akan memohonkan terkait tunggakan rekening air. Sebagian besar, rekening yang menunggak ini sudah diputus merunut dari aturan," bebernya.

Kepala Kejari Jembrana, Nur Elina Sari, mengatakan bidang Datun merupakan pelayanan hukum kepada pemerintah pusat hingga daerah.

Termasuk instansi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Lantas kerjasama ini, lebih pada permasalahan hukum, bisa meminta pelayanan hukum, legal opinion dan pendampingan dari Kejaksaan.

"Kita lebih memajukan pencegahan, dibanding penindakan. Kami harus jemput bola dan menumbuhkan bahwa ada Datun ini," tegasnya.

Dijelaskannya, khusus di PDAM Jembrana, yang menjadi fokus adalah terkait penagihan tunggakan rekening air.

Dari informasi ada banyak pelanggan yang menunggak dan PDAM menyerah tidak bisa menagih. "Maka Kejari bisa memberikan surat kuasa khusus, menjadi perpanjangan hukum untuk pengembalian keuangan negara" jelasnya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Huda Miftachul Huda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved