Dua Sertifikat Hak Milik Terbit Diatas Aset Pemkab Buleleng

Aset lahan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 1.28 hektar yang terletak di Banjar Dinas Batu Ampar

Dua Sertifikat Hak Milik Terbit Diatas Aset Pemkab Buleleng
NET
Ilustrasi sengketa lahan

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Aset lahan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 1.28 hektar yang terletak di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng disertifikatkan oleh salah seorang warga asal Tabanan. Sertifikat hak milik itu konon terbit pada 2003 lalu.

Seperti diketahui, sejatinya Pemkab Buleleng memiliki lahan seluas 45 hektar di wilayah Banjar Dinas Batu Ampar. Lahan tersebut kemudian dikerjasamakan dengan empat perusahaan yakni PT Prapat Agung Permai, PT Andika Raja Putra Lestari, PT Bukit Kencana Sentosa, dan PT Bali Coral Park sejak 1991.

Dari empat perusahaan itu, hanya PT Bali Coral Park lah yang tidak melakukan aktivitas maupun pembangunan di lahan tersebut karena belum mengantongi Hak Guna Bangunnan (HGB). Sehingga lahan yang dikerjasamakan dengan PT Bali Coral Park seluas 20 hektar itu terkesan ditelantarkan. Masyarakat kemudian mulai memanfaatkan sebagian lahan tersebut untuk membuka usaha tambak garam, atas seizin aparat pemerintah desa setempat.

Bahkan pemerintah juga dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa di atas lahan yang sebelumnya telah dikerjasamakan dengan PT Bali Coral Park itu telah terbit dua sertifikat hak milik dengan luas masing-masing 75 are dan 55 are, yang keduanya adalah milik salah seorang warga asal Tabanan bernama Nyoman Parwata. Hal ini diketahui saat pemerintah hendak menerbitkan sertifikat hak pengelola lahan pengganti, yang sebelumnya terbakar akibat tragedi tahun 1976. Nahas, sertifikat pengganti itu nyatanya tidak dapat diterbitkan lantaran belakangan diketahui di atas lahan tersebut terdapat dua sertifikat hak milik.

Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Berata dikonfirmasi Senin (25/11) membenarkan jika di atas aset Pemkab dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut telah muncul dua sertifikat hak milik. Namun Berata mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa di lahan tersebut bisa muncul dua sertifikat hak milik. Kedepan Berata menyebut akan menggelar rapat terlebih dahulu bersama Tim Advokasi dan BPN, untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

"Kami akan rapat dulu bagaimana tindaklanjutnya. Yang pasti kami akan menggelar mediasi dulu bersama pemilik sertifikat itu. Kalau mediasi buntu terpaksa kami menempuh jalur hukum. Kapan mediasi akan digelat akan kami rundingkan dulu. Penyebab bisa terbitnya sertifikat itu juga kami belum tau, ini akan kami telusuri dulu," singkatnya. (rtu)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved