Sejak 2005 Bali Ingin Dipayungi UU, Gubernur Koster Serahkan RUU Provinsi Bali ke Komisi II DPR RI

Gubernur Koster menyampaikan, bahwa berbagai komponen masyarakat Bali sejak tahun 2005 menginginkan agar Provinsi Bali dipayungi dengan Undang-Undang.

Sejak 2005 Bali Ingin Dipayungi UU, Gubernur Koster Serahkan RUU Provinsi Bali ke Komisi II DPR RI
Dok. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyerahkan RUU Tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangannya ke Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (26/11/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangannya ke Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Penyerahan RUU ini Gubernur Koster lakukan bersama sejumlah kompomen, mulai dari Pimpinan DPRD Bali, Anggota DPR RI Dapil Bali, Anggota DPD RI Dapil Bali, Bupati/Walikota Se-Bali, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Bali.

Hadir pula tokoh-tokoh adat dan agama seperti Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Parisada Provinsi Bali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Ketua PW NU Bali, Ketua PW Muhammadiyah Bali, Ketua Walubi Bali, Ketua PGI Bali, serta sejumlah Rektor Perguruan Tinggi di Bali.

Gubernur Koster menyampaikan, bahwa berbagai komponen masyarakat Bali sejak tahun 2005 menginginkan agar Provinsi Bali dipayungi dengan Undang-Undang.

Tiga Fraksi Kompak Soroti Penghasilan Tenaga Kontrak di Pemkab Klungkung

Tukad Badung Memerah Karena Limbah Usaha Sablon, Dewan Sebut Pemerintah Tak Tegas Cabut Izinnya

Dari Mengidam sampai Perubahan Mood, Inilah Gejala Awal Munculnya Migrain

UU tersebut agar bisa dipakai untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang telah terbukti menjadi daya tarik masyarakat dunia.

Sementara itu, Provinsi Bali saat ini masih dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

UU tersebut masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

"Materi dalam Undang-Undang tersebut sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan jaman dalam pembangunan daerah Bali," kata Gubernur Koster.

Sebelum diajukan ke Komisi II DPR RI, RUU Provinsi Bali sudah pernah dipaparkan atau disosialisasikan dihadapan Anggota DPR RI Dapil Bali, Anggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Lembaga Organisasi Keumatan semua Agama se-Bali, dan Tokoh masyarakat se-Bali.

Pemaparan dan Sosialisasi secara terbatas sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada 16 Januari 2019 di Kantor Gubernur Bali dan tanggal 23 November 2019 di Ruang Gajah, Kediaman Gubernur Bali.

"Semua pihak sangat mendukung dengan tanda tangan dari Anggota DPR RI Dapil Bali, Anggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota Se-Bali, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Bali, serta Pimpinan Lembaga Keumatan semua umat beragama, dan Rektor Perguruan Tinggi di Bali," kata Gubernur Koster. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved