Tiga Fraksi Kompak Soroti Penghasilan Tenaga Kontrak di Pemkab Klungkung

Setiap Fraksi menyampaikan pandangannya, dalam rapat paripurna terkait Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (26/11/2019).

Tiga Fraksi Kompak Soroti Penghasilan Tenaga Kontrak di Pemkab Klungkung
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Eksekutif dan Legislatif menggelar rapat paripurna, dengan agenda pembahasan Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (26/11/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Setiap Fraksi  menyampaikan pandangannya, dalam rapat paripurna  terkait Ranperda APBD 2020 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (26/11/2019).

Dalam rapat tersebut, tiga fraksi di DPRD Klungkung kompak meminta eksekutif lebih memperhatikan peningkatan gaji tenaga kontrak di Pemkab Klungkung.

Seperti pandangan fraksi Partai Nasdem yang dibacakan Ida Ayu Made Gayatri.

Menurutnya nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati, ada disinggung tentang peningkatan penghasilan terhadap PNS, maka Fraksi NasDem berpendapat agar eksekutif  juga berkenan memperhatikan nafkah yang diterima oleh tenaga kontrak.

Karena dengan meningkatnya iuran BPJS yang akan dibebankan kepada tenaga kontrak, maka pendapatan bersih yang diterima oleh tenaga kontrak akan berkurang.

"Di samping itu dengan telah ditetapkannya UMK Kabupaten Klungkung maka untuk itu perlu juga dipertimbangkan inisiatif meningkatkan gaji tenaga kontrak sehingga kinerja mereka juga akan
dapat berjalan maksimal dan juga berpotensi untuk menekan kemiskinan," ujar Ida Ayu Made Gayatri.

Tukad Badung Memerah Karena Limbah Usaha Sablon, Dewan Sebut Pemerintah Tak Tegas Cabut Izinnya

Irma Darmawangsa Bongkar Ongkos Artis Pansos Yang Kerjasama Dengan Artis Besar, Capai Rp 1 Miliar

5 Fakta Air Tukad Badung Berwarna Merah Darah Sepanjang 500 Meter

Terkait dengan nafkah atau pendapatan yang diterima oleh tenaga kontrak yang bertugas di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, menurutnya  terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara tenaga kontrak provinsi dengan tenaga kontrak kabupaten, sedangkan beban kerja mereka adalah sama.

"Hal ini kemungkinan akan dapat memicu terjadinya masalah dalam pelayanan kepada masyarakat," ungkap Ida Ayu Gayatri.

Hal serupa juga disampaikan I Wayan Suarta yang membacakan pandangan fraksi Gerindra.

Menurutnya sesuai dengan SK Gubenur Bali nomor 2235/03-G/HK2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 tanggal 15 November 2019, belum berbanding lurus terhadap Kesejahteraan Tenaga Kontrak (TK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pekerja/buruh secara menyeluruh.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved