Air Tukad Badung Merah Darah

Usaha Sablon Tak Berizin di Denpasar, Susruta: Kalau Sudah Tak Berizin Tutup Semua

Kalau usaha sablon tidak ada berijin, kalau pengurusan tidak bisa mengikuti persyaratan. Seperti lahan, sehingga syarat tak bisa melengkapi mereka

Usaha Sablon Tak Berizin di Denpasar, Susruta: Kalau Sudah Tak Berizin Tutup Semua
TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Penyegelan tempat usaha sablon milik Nurhayati 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Kota Denpasar, IA Indi Kosala Dewi saat pelaksanaan penyegelan usaha sablon di Jalan Pulau Misol I Nomor 23 Denpasar mengatakan, semua usaha sablon di Kota Denpasar tak memiliki izin.

Hal ini dikarenakan semua tak memenuhi persyaratan untuk mendapat izin seperti lahan maupun bangunan.

"Kalau usaha sablon tidak ada berijin, kalau pengurusan tidak bisa mengikuti persyaratan. Seperti lahan, sehingga syarat tak bisa melengkapi mereka," katanya.

Walaupun demikian, pihaknya tak melakukan penutupan karena Pemkot Denpasar masih memberikan peluang untuk satu penghasilan serta mereka dapat berusaha.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra saat dikonfirmasi Kamis (28/11/2019) petang mengatakan jika memang semua tak memiliki ijin, seharusnya ditutup.

Dikarenakan, usaha sablon ini sangat beresiko terhadap lingkungan.

Semua Usaha Sablon di Denpasar Ternyata Tak Berizin, Tapi Pemkot Tak Mau Menutup Karena Urusan Perut

Usaha Sablon Miliknya Yang Membuat Tukad Badung Merah Darah Disegel, Nurhayati Cengar-cengir

"Itu kan sablon, usaha yang beresiko terhadap lingkungan ya kan. Kalau sudah tidak dapat ijin ya ditutup semua dulu. Mereka harus berada di satu areal lokasi yang mremungkinkan untuk usaha sablon," katanya.

Apalagi limbahnya jika tak dikelola dengan baik akan mengganggu lingkungan.

Ia meminta DLHK Kota Denpasar tegas melakukan penutupan bekerjasama dengan Satpol PP Kota Denpasar dan Dinas Perijinan.

Jika ini tak ditutup, maka akan bermunculan usaha serupa yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

"Kalau mereka sudah bisa memenuhi ijin pengolahan limbah, DLHK harus bisa mengeluarkan ijin. Yang penting kalau wilayah kawasan itu sudah tidak bisa digunakan untuk peruntukan itu dan DLHK tidak bisa mengeluarkan rekomendasi linkungan, harus ditutup dulu," katanya.

Apabila tidak tegas maka kejadian kemarin bisa saja terulang kembali.

Terkait memberikan peluang usaha kepada masyarakat, Susruta mengatakan, seharusnya pemerintah juga memperhatikan dampak lingkungannya juga.

"Memberikan efek ekonomi namun merusak lingkungan, mana lebih menguntungkan? Kalau lingkungan rusak, semua akan hancur. Memang itu untuk pertumbuhan ekonomi, betul itu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan itu sudah tidak betul," katanya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved