Jika Ibu Kota Negara Pindah, Ini Usulan terhadap Jakarta

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) Kekhususan Jakarta dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

RUU itu diusulkan untuk menggantikan UU Kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara karena adanya rencana pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur.

"Undang-undang (Khusus Ibu Kota) masih tetap itu (sampai saat ini). Tapi memang ada pengajuan perubahan UU. Masih kami usulkan dalam Prolegnas 2020," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Senin (2/12/2019) malam.

• Teco Beberkan Perbedaan Gelar Juara Bali United dan Persija Jakarta

• Anaknya Menderita Hidrosefalus, Ibu Muda Ini Dicerai Suami Karena Malu, Wali Kota Risma Turun Tangan

• Peringatan Hari Disabilitas Internasional, Nadiem: Guru Harus Paham Prinsip Pendidikan Khusus

Melalui perubahan UU tersebut, Provinsi Jakarta bakal tetap mempunyai kekhususan.

Materi yang diajukan Kemendagri cukup banyak terutama Jakarta sebagai kota yang bisa melaksanakan pembangunan pertumbuhan ekonomi.

• Bule Australia Ngamuk Hingga Naik Atap Rumah Warga di Umalas, Tiba di Sanglah Kaki Tangan Diikat

• Sidang Kasus TPPU Senilai Rp 285 M, Desrizal: Saya Diberi Kuasa Tomy Winata Melapor ke Polda Bali

• Gus Pada Kembalikan KTA, Demer Kecewa Sikap Politik Gus Pada, Mundur dari Golkar Karena Gagal Pileg

"Kekhususan sebagai daerah yang bisa melaksanakan pembangunan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kemudian, kekhususan mengelola kerja sama dengan wilayah perbatasannya, seperti Jabodetabek," kata dia.

Akmal mengatakan, perubahan UU Kekhususan Ibu Kota Jakarta menjadi salah satu prioritas pada Prolegnas 2020 sebab rencana perubahan UU tersebut telah ada sejak lama.

"Sudah ada sebelum wacana pemindahan ibu kota karena DKI kan melaksanakan kegiatan otonomi khusus. Cuma kebetulan (sekarang) ada wacana pemindahan ibu kota, maka kami sesuaikan," kata Akmal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jakarta Diusulkan Tetap Jadi Daerah Khusus jika Ibu Kota Negara Pindah"