Tak Setuju Tunjangan ASN Dipangkas, Dewan Badung: Lebih Baik Kurangi Hibah Ke Luar
Dewan Badung menyoroti pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Badung.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
“Kan ada hitung-hitungannya itu, sesuai beban tugasnya, dan yang lainnya,” ujar Adi Arnawa.
Pemotongan TPP ini sebelumnya juga pernah dilakukan di tahun 2018 lalu yakni menghapus tunjangan e-kinerja atau tunjangan yang bersifat dinamis yakni sekitar 15 persen karena program yang dijalankan kan tidak semua bisa dieksekusi dan ini akan berpengaruh terhadap pemberian tunjangan tersebut.
Pemotongan Perlu Dikaji
Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa mengatakan, jika TPP tersebut dipangkas, maka ASN akan lesu untuk bekerja.
Ini karena reward atas kinerja yang mereka lakukan selama ini dikurangi.
Informasi yang di himpun Tribun Bali, pemotongan TPP ini mencapai 50 persen.
Hal ini membuat para ASN Badung yang memiliki cicilan di bank cukup kelimpungan.
“Dari sejumlah masukan yang kami terima, sejumlah ASN mengandalkan TPP ini untuk membayar utang, tapi karena kebijakan adanya pemotongan TPP ini, jelas mereka pun kelipungan untuk membayar cicilan di bank,” terang Suyasa.
Suyasa pun meminta agar pemotongan TPP tersebut kembali dikaji untuk kesejahteraan ASN yang ada di Badung.
Dengan demikian minimal ASN di Badung tidak mengeluh akan kebijakan tersebut. (*)
