Minta Keringanan kepada Jaksa dan Hakim, Sudikerta: Saya Menyesal dan Bersalah
Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, mengaku menyesal dan bersalah dalam perkara yang membelitnya.
Penulis: Putu Candra | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, mengaku menyesal dan bersalah dalam perkara yang membelitnya.
Ia juga menyatakan tidak ada niatan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Demikian disampaikan Sudikerta di muka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (5/12/2019) saat diperiksa sebagai terdakwa perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penipuan atau penggelapan dan pemalsuan.
Dalam perkara ini, korban yang adalah bos PT Maspion, Alim Markus, merugi Rp 150 miliar.
"Sehubungan dengan ini, korban rugi Rp 150 miliar. Dari lubuk hati terdalam saudara merasa bersalah?" tanya Jaksa Edy Arta Wijaya.
"Saya menyesal dan bersalah telah melakukan transaksi ini. Kalau tahu akhirnya seperti ini saya tidak akan melakukan transaksi tanah ini," ucapnya di hadapan tim jaksa dan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi.
Sudikerta pun meminta keringanan kepada tim jaksa yang dikoordinir Jaksa I Ketut Sujaya, serta majelis hakim yang akan memutus perkara ini.
Sudikerta kembali menegaskan sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
"Saya punya istri dan anak tiga. Saya adalah tulang punggung keluarga. Untuk itu saya minta keringanan kepada jaksa dan majelis hakim," pinta mantan Wakil Bupati Badung ini.
Sudikerta kemudian memaparkan sejumlah prestasi selama dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Badung dan Wakil Gubernur Bali. Di antaranya merancang desain Tol Bali Mandara.
"Saya yang mendesain jalan tol tersebut. Dan setelah ketemu JK (Jusuf Kalla) tol itu bisa berdiri," jelasnya.
Hakim Ketua Esthar Oktavi sempat menanyakan upaya pengembalian kerugian yang mencapai Rp 149 miliar lebih kepada Alim Markus.
Sudikerta menyatakan belum pernah mengembalikan uang tersebut.
Namun dirinya mengaku sudah sempat mencari solusi, salah satunya dengan cara menjual aset tanah di Balangan untuk mengganti kerugian.
"Waktu itu sudah sempat ada pembeli. Tapi belum deal, saya keburu ditangkap," jawab mantan Ketua DPD Partai Golkar Bali ini.
