Terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019, Inspektorat Klungkung Bakal Perketat Pengawasan Intern Daerah

Terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di pemerintah daerah

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Inspektur Daerah Klungkung, I Made Seger. Terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019, Inspektorat Klungkung Bakal Perketat Pengawasan Intern Daerah 

Terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019, Inspektorat Klungkung Bakal Perketat Pengawasan Intern Daerah

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di pemerintah daerah.

Dengan aturan tersebut, Inspektorat Klungkung tahun 2020 mendatang akan lebih memperketat pengawasan dengan beberapa kewenangan baru.

"Dengan aturan itu (PP No 72 Tahun 2019), inspektorat dituntut untuk memperketat pengawasan intern daerah. Inpektorat di daerah juga diberikan beberapa kewenangan baru," ujar Inspektur Daerah Klungkung, I Made Seger, Minggu (15/12/2019).

Sejumlah Kepala Daerah Diduga Punya Rekening di Kasino Luar Negeri, Nilainya Puluhan Miliar

Esteper Bali Menggelar Munas Ke-2, Pilih Pengurus Periode Masa Bakti 2019 - 2023

Pasca terbitnya aturan tersebut, ke depannya memungkinkan inspektorat di daerah melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, dalam hal ini bupati.

"Dulu jika ada potensi penyelewengan, inspektorat harus menunggu surat persetujuan dari bupati untuk memulai penyelidikan. Kalau ke depan, kewenangan inspektorat diperkuat. Tidak lagi harus menunggu persetujuan bupati. inspektorat bisa langsung turun melakukan pemeriksaan, jika ada potensi korupsi," jelas Made Seger.

Bahkan jika pun kepala daerah seperti bupati, wakil bupati atau anggota DPRD terindikasi melakukan penyelewengan, inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan.

"Tapi tetap, kami di inspektorat lebih mengedepankan penyelamatan uang negara. Termasuk fungsi kami pembinaan dan pengawasan," tegas Made Seger.

Peringatan Harkannas, PKK Denpasar Raih Peringkat IV Nasional Lomba Masak Kategori Menu Keluarga

Bali Peringkat 3 Kerukunan Agama di Indonesia, Ini Tradisi yang Cerminkan Kerukunan di Pulau Dewata

Selain itu, aturan itu juga memungkinkan setiap inspektorat ditambah seorang Inspektur Pembantu, setara Esellon III A, yang tugasnya untuk melakukan investigasi.

"Padahal pemerintah pusat berencana untuk melakukan penghapusan terhadap beberapa posisi esselon III dan IV. Kami di inspektorat justru ditampah tenaga inspektur pembantu. Ini artinya kerja inspektorat didorong untuk memaksimalkan pengawasan di daerah," ungkapnya.

Selain itu, ke depannya sebelum RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) disahkan menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), harus di-review terlebih dahulu oleh inspektorat.

"Ke depan dana alokasi khusus, bantuan operasional daerah, harus kami review dulu sebelum direalisasikan dengan kegiatan. Sebelumnya kewenangan kami belum seperti itu," jelas Seger.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved