Kekurangan Anggaran Hingga Rp 11 Miliar, Jamkesda Bangli Hanya Cukup Sampai September 2019

Kekurangan Anggaran Hingga Rp 11 Miliar, Jamkesda Bangli Hanya Cukup Sampai September 2019

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Terbatasnya anggaran di Bangli berimbas pada pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Dari anggaran yang tersedia, jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah, hanya cukup untuk sembilan bulan atau hingga September 2019.

Kepala Seksi Pendataan, Kelembagaan, dan Kemitraan Dinsos Bangli, Neneng Setiawati, Jumat (20/12/2019), tidak memungkiri hal tersebut.

Ia menyebut kebutuhan anggaran jaminan kesehatan PBI Daerah di Bangli tahun 2020, mencapai Rp 61 miliar lebih.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan akibat kenaikan premi per tahun 2020 mendatang, dari semula Rp 23 ribu per bulan menjadi Rp 42 ribu per bulan.

“Selain itu juga karena ada kenaikan jumlah peserta PBI Daerah, dari semula 72.634 menjadi 121.140 peserta per Desember,” ungkapnya.

Pemenuhan anggaran JKN PBI Daerah dibiayai dengan dana sharing antara Pemprov Bali sebesar 51 persen dan Pemkab Bangli 49 persen.

Kendati demikian, Neneng mengatakan, dana sharing yang disedaikan Pemprov Bali tidak berdasarkan kebutuhan anggaran Rp 61 miliar lebih tersebut.

“Sharing provinsi hanya sebesar Rp 18,6 miliar lebih. Dia (provinsi) tetap menggunakan persentase, tapi dari persentase 72.634 peserta dia ngambil 51 persennya. Padahal kita sekarang sudah memiliki 121.140 peserta,” ujarnya.

• Alasan Coba Motor Baru, Sukrawan Larikan KLX dari Showroom

• FOTO-FOTO Hari Raya Tumpek Landep di Bali

Dengan dana Rp 18,6 miliar, sharing Pemprov Bali yang disediakan otomatis hanya 30 persen dari total kebutuhan anggaran.

Dalam hal ini, beban anggaran untuk memenuhi JKN PBI Daerah kian bertambah.

Sebab Pemkab Bangli harus menyediakan anggaran Rp 42 miliar lebih.

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat Bangli hanya sekitar Rp 30 miliar lebih.

“Anggaran tersebut hanya cukup untuk memenuhi iuran JKN PBI selama sembilan bulan. Namun berdasarkan pertemuan dengan pak ketua DPRD, sisa kebutuhan anggaran masih diupayakan kembali. Bisa sekarang (APBD Induk), bisa di APBD Perubahan. Yang jelas kalau pak ketua DPRD, dia tetap komit UHC dengan pencapaian 96 persen,” jelasnya.