Terkait Proyek Infrastruktur, Dinas PU Klungkung: Jangan Terima Penawaran di Luar Kewajaran

Komisi II DPRD Klungkung dan Dinas PU serta para rekanan melakukan rapat kerja terkait pelaksaan proyek infrastruktur di Klungkung, Senin (13/1/2020).

Terkait Proyek Infrastruktur, Dinas PU Klungkung: Jangan Terima Penawaran di Luar Kewajaran
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Komisi II DPRD Klungkung melakukan rapat kerja dengan Dinas PU Klungkung dan para rekanan, terkait proyek di Nusa Penida, Senin (13/1/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Komisi II DPRD Klungkung dan Dinas PU serta para rekanan melakukan rapat kerja terkait pelaksaan proyek infrastruktur di Klungkung, Senin (13/1/2020).

Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai permasalahan terkait proyek di Klungkung, khususnya mengenai rekanan yang melakukan penawaran di luar batas kewajaran.

Anggota Komisi II DPRD Klungkung AA Sayang Suparta meminta agar eksekutif, bekerja sama dengan tim Kejaksaan Negeri Klungkung untuk melakukan pengawasan. 

"Jika sampai nilai proyek itu berani ditawar sampai setengah harga, tentu tidak wajar kan? Harus dipertanyakan lagi, agar tidak proyek asal-asalan dan bermasalah di kemudian hari," ungkap Sayang Suparta.

Ia juga menyoroti masih digunakannya aspal coolmix di Nusa Penida.

Menurutnya penerapan coolmix sudah tidak lagi cocok diterapkan di Nusa Penida.

Wilayah Indonesia Akan Terkena Dampak Merugikan Siklon Tropis Claudia, Termasuk Bali?

Ultimatum Keras Kapolda Papua pada Kelompok Egianus Kogoya: Ditangkap Hidup atau Mati

"Dengan kondisi yang demikian, saya kira di Nusa Penida sudah tidak lagi cocok menggunakan cool mix," ungkap Politisi asal Desa Paksebali, Klungkung tersebut.

Hal serupa diungkapkan Gede Artison Andarawata.

Ia mewanti-wanti agar eksekutif sistem saat lelang tidak menerima rekanan yang melakukan penawaran di luar kewajaran.

Kepala Dinas PU Klungkung Anak Agung Lesmana berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa lebih tegas.

Terlebih masalah penawaran dan lelang sudah diatur dalam sistem.

Jangan Dianggap Remeh, Kerja Berlebihan Dapat Akibatkan Penyakit Kronis

87 Hotel di Bali Miliki Sertifikat, Bali Menuju Daerah Percontohan Pariwisata Aman Bencana

Pihaknya pun sependapat, jika nantinya rekanan yang menawar hingga nilai proyek kurang dari 80 persen harus digugurkan karena tidak sesuai kewajaran.

"Mungkin sementara solusi kami di daerah, lebih memperketat lagi pengawasan. Khususnya jika ada proyek yang rekanan melakukan penawaran di luar kewajaran," ungkapnya.

Bahkan tahun ini menurutnya ada proyek jalan di Klungkung, yang ditawar hingga nilai proyeknya 46 persen lebih rendah dari pagu anggaran.

" Tapi ini belum final, masih bisa berubah," jelas AA Lesmana. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved