Beberapa Daerah di Bali Ini Masuk Dalam Zona 'Blankspot' Tak Ada Akses Telepon Dan Internet

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI– Pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi saat ini, sejumlah Desa di Kabupaten Bangli justru masih tergolong blankspot.

Beberapa desa diantaranya bahkan sama sekali belum dijangkau jaringan selular baik telepon maupun internet.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Kominfosan) Bangli, I Wayan Dirgayusa, Kamis (16/1/2020).

Berdasarkan fakta lapangan, terdapat delapan desa di wilayah Kintamani yang masih tergolong blankspot.

Diantaranya Desa Binyan, Subaya, Siakin, Kutuh, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, dan Sukawana.

“Sejatinya hampir semua desa ada blankspot, namun hanya sebagian kecil saja. Yang paling besar hanya delapan desa tersebut. Dari jumlah itu, tiga desa diantaranya bahkan total belum tersedia jaringan baik untuk telepon maupun internet. Diantaranya Desa Binyan, Siakin, dan Subaya,” ujarnya.

Pria yang merupakan mantan camat Kintamani mengungkapkan penyebab blankspot salah satunya dipengaruhi faktor topografi wilayah.

Pihaknya tidak memungkiri jika kondisi tersebut berdampak pada sejumlah aktivitas.

Seperti di desa, beberapa pegawai mau tidak mau harus mencari titik tertentu untuk mengirim laporan.

Karenanya saat mengalami kebencanaan, warga sekitar hanya mengandalkan jaringan radio orari.

“Pun demikian dengan warga, mereka yang mau menjual jasa ataupun hasil bumi, juga harus mencari titik tertentu untuk menghubungi pelanggan maupun rekanan. Seperti di desa Siakin, hanya ada satu titik untuk mendapatkan sinyal internet. Sedangkan ketika sudah masuk wilayah desa, sinyalnya hilang,” ungkapnya.

Dirgayusa mengaku pihak dia sudah berupaya mengatasi blankspot pada sejumlah desa.

Salah satunya dengan mendorong pihak provider untuk membangun menara pemancar di wilayah terkategori blankspot.

Kendati demikian, pejabat asal Desa Demulih, Susut itu tidak bisa memaksa, mengingat provider merupakan badan usaha yang tentunya mengacu pada pendapatan.

“Mereka pasti mencari titik yang mampu mencover banyak desa. Sedangkan seperti Subaya misalnya, karena desa tersebut terisolir, mereka tentu menilai kurang ekonomis. Bayangkan mereka memasang aset senilai Rp. 1,5 miliar untuk penduduk yang sedikit dan hanya mengcover wilayah itu saja, tentunya ada rasa enggan sebab mereka badan usaha,” katanya.