Kebutuhan Blangko KTP-el di Bangli Mencapai 19 Ribu, Awal Tahun 2020 Bangli Dapat 2000 Blangko

“Makanya sering terjadi keterlambatan. Begitupun pemerintah pusat juga tidak bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah blangko yang dibutuhkan, mengingat mutasi data penduduk cenderung unpredictable (tidak bisa diprediksi). Dengan aturan baru ini, daerahlah yang nanti mengusulkan sesuai kebutuhan blangko,” jelasnya.

Walaupun aturan itu sudah mulai berlaku awal tahun 2020, diakui baru Kabupaten Badung yang sudah menyiapkan anggaran.

Sedangkan untuk di Kabupaten Bangli, pihaknya mengaku belum menganggarkan dana tersebut.

“Itu kan harus masuk ke renstra, karenanya harus ada evaluasi renstra dulu untuk selanjutnya diturunkan pada renja. Kenapa harus masuk ke renstra, karena ini merupakan kegiatan baru, dalam pengertian pengeluaran pos baru dalam bentuk hibah ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sumantra menyebut harga per satu blangko KTP-el mencapai Rp. 10 ribu lebih.

Sedangkan saat disinggung mengenai ancang-ancang anggaran yang dibutuhkan untuk hibah blangko KTP-el di Bangli, pria asal Desa Siakin, Kintamani itu enggan menyebutkan jumlah pasti.

Ia mengatakan anggaran tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut dengan bagian perencanaan.

“Ini harus dihitung betul dengan bagian perencanaan apakah memungkinkan diterapkan di Bangli, mengingat kemampuan keuangan daerah Bangli juga terbatas. Selain dibicarakan dengan bagian perencanaan, juga harus dikoordinasikan dengan pimpinan untuk kebijakannya. Namun untuk saat ini, dengan masih mengandalkan blangko dari pemerintah pusat, pemenuhan balngko KTP-el di Bangli belum terlalu terkendala,” ucapnya. (*)