Tenaga Honorer Dihapus, BKPSDM Badung Tunggu Arahan Pusat

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan baru, Pemerintah Kabupaten Badung tetap akan menunggu solusi dan pemberitahuan secara resmi dari pusat.

Pasalnya, dalam perekrutan honorer K2 kemarin, menurutnya juga kebijakan pemerintah pusat.

• BKD Bangli Akui Belum Dapat Juklak Junknis Penghapusan Tenaga Honorer

• Warga Kesulitan Air Bersih, Polres Klungkung Bantu Suplai Air Bersih ke Desa Besan

“Jika tenaga honorer K2 akan dihapus, semestinya pemerintah kan juga memberikan solusi. Nah apa solusinya, itulah yang akan kami tunggu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Putu Antara yang merupakan guru honorer di Badung enggan berkomentar lebih banyak.

Pihaknya hanya menginginkan penjamin guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Minimal kami diangkat kontrak, kalau tidak PNS. Masa lama ngabdi atau jadi honorer, selanjutnya jadi gelandangan,” katanya.

Ia pun mengaku tidak bisa berkomentar lebih banyak, karena tindak lanjut ke depannya belum diketahui secara pasti.

Pasalnya untuk dinas Kabupaten Badung maupun UPT dikatakan belum memberikan pengumuman lebih lanjut.

“Saya tahu (informasi penghapusan honorer –red), tapi saya tidak bisa berkomentar banyak. Nantinya yang jelas bagaimana ke depan hanya bisa mengikuti saja,” jelasnya.

Pihaknya tetap berharap pemerintah memberikan solusi terbaik untuk tenaga honorer yang ada di Badung.

“Tentu berharap tetap mendapatkan pekerjaan. Seperti guru kan profisi ya, jadi tak semua orang bisa bekerja jadi guru. Iya, intinya biar solusinya baguslah,” pungkasnya. 

(*)