Provinsi Bali Raih Predikat BB Pada SAKIP Awards 2019 Dari PANRB

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pemerintah kabupaten/kota wilayah II tahun 2019 di Bali, Senin, (27/1/2020).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mewakili Menteri PanRB mengatakan untuk hasil rapor SAKIP 2019 banyak peningkatan perubahan tiap daerah.

“Ada peningkatan dari kabupaten/kota, dari 65 jadi 68 kemudian untuk provinsi dari 67 jadi 69. Tapi ini untuk wilayah II saja. Saya harap bisa lebih dari itu di tahun 2020 capaian bisa lebih dari itu,” imbuh Muhammad Yusuf.

Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. 

• Kronologi 2 Penyelundup Senjata KKB Papua Diringkus, Sebelumnya Pentolan KKB Ini Tewas Ditembak

• 3 Zodiak Paling Sial Seminggu Ini 27 Januari - 2 Februari 2020: Aries Hati-hati, Cancer Harus Ikhlas

• Ini Daftar Negara Dengan Harga Makanan Termahal dan Termurah di Dunia, Apa Indonesia Termasuk ?

Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. 

Selain itu, rapor SAKIP bukan hanya menitik beratkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dan Provinsi Bali meraih predikat BB pada SAKIP 2019, penghargaan predikat diberikan langsung oleh Muhammad Yusuf kepada Wagub Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace).

Cok Ace menyampaikan, untuk mengukur pertanggungjawaban dalam Pemerintah dan Pelayanan Publik maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat ukur capaian kinerja pemerintah dan sebagai media pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Publik. 

Filosofi dibangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance-based Budgeting). 

Perubahan dari Line-item budgeting menjadi performance-based budgeting mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely). 

Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada incremental costatau jumlah anggaran meningkat berdasarkan presentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam performance-based budgeting seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. 

Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan dan dampaknya untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan Sistem Pemerintahan dan agenda perubahan merupakan agenda penting dalam Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. 

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). 

Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.