Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Bali Berakhir, 1.044 Peserta Tak Hadir, 86 Persen Lolos Passing Grade

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah merampungkan pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019/2020.

Tes SKD yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) itu dilaksanakan dari 28 Januari hingga 3 Februari 2019.

Adapun peserta yang mengikuti tes SKD yakni mereka yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi.

Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemprov Bali Dewa Made Indra mengatakan, selama tujuh hari pelaksanaan tes SKD CPNS ini diikuti sebanyak 12.376 peserta.

Namun jika melihat peserta yang lolos administrasi yakni sebanyak 13.420 orang.

"Ada 1.044 orang tidak mengikuti tes," kata Dewa Indra di lokasi tes SKD CPNS di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Senin (3/2/2020).

Sementara itu, dari 12.376 peserta yang mengikuti tes ini ada kurang lebih sebanyak 86 persen yang berhasil lolos dari nilai ambang batas (passing grade).

"Nilainya kan sudah dapat dilihat langsung, ya kan. Passing grade-nya kan sudah ditentukan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali itu.

Sekda Dewa Indra menilai, peserta CPNS yang lolos passing grade berarti sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti tes ini cukup baik.

Padahal dirinya mengaku sudah mengangkat persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang awalnya 2,75 menjadi 3,00.

"Sudah naik ini dan ternyata pelamarnya cukup banyak. Dan ternyata juga yang lolos passing grade banyak 86 persen. Jadi secara umum kualitas SDM yang mengikuti tes ini cukup baik," tutur Dewa Indra ditemani Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana

Namun sayangnya, kata dia, SDM yang baik ini dibatasi dengan adanya formasi yang bisa disediakan oleh Pemprov Bali yang hanya sebanyak 676.

Sebenarnya, Pemprov Bali mengakukan formasi yang jauh lebih banyak dari yang tersedia saat ini, hanya saja yang disetujui oleh Pemerintah Pusat hanya 676.

Jumlah formasi yang disetujui dikaitkan dengan jumlah formasi yang disediakan secara nasional.