Bali Kehilangan 1 Juta Turis China, Pemprov Surati Jokowi Soal Dampak Corona & Undang Pers Dunia
Virus Corona yang mewabah di China berdampak besar terhadap pariwisata Indonesia, khususnya Bali.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ady Sucipto
lihat foto
Bali Kehilangan 1 Juta Turis China, Pemprov Surati Jokowi Soal Dampak Corona & Undang Pers Dunia
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Virus Corona yang mewabah di China berdampak besar terhadap pariwisata Indonesia, khususnya Bali.
Setidaknya, Bali kehilangan 1 juta wisatawan China. Angka ini cukup membuat dunia pariwisata Bali terguncang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pun bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyikapi kondisi ini.
Surat yang dikirimkan yaitu mengenai dampak ekonomi akibat adanya Virus Corona.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa mengungkapkan saat ini terjadi penurunan jumlah turis China di Pulau Dewata.
Ini akibat adanya penutupan penerbangan dari dan ke Negeri Tirai Bambu sebagai dampak dari penyebaran Virus Corona.
“Penurunan wisatawan memang terjadi khusus market China, sekitar 25-27%.
Ini karena adanya penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok,” kata Astawa usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku kepariwisataan di kantornya di Denpasar, Senin (10/2).
Berdasarkan data, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, sebanyak 1,185 juta di antaranya adalah wisatawan dari China.
Jadi selama sebulan ini terjadi pengurangan kunjungan wisman di angka 1 jutaan tersebut.
“Selain bulan ini memang low season, penutupan ini juga berpengaruh signifikan untuk kunjungan wisatawan ke Bali, karena pada bulan ini biasanya wisatawan China banyak ke Bali, bertepatan dengan hari raya Imlek,” jelasnya.
Astawa menambahkan, dalam surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, Pemprov Bali memohon agar pemerintah pusat memastikan Virus Corona tidak sampai di Indonesia atau ke Bali.
Menurutnya, upaya-upaya itu penting sekali demi keamanan dan kenyamanan wisatawan yang ingin berlibur ke Bali.
Tak hanya itu, Pemprov Bali juga memohon agar berbagai acara seperti rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau kementrian bisa dilakukan di Bali.
